bukamata.id – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin turut menyoroti terkait putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan kepala daerah.
Ujang mengatakan, dengan adanya putusan MK tersebut akan membuat perubahan dinamika dan pergeseran-pergeseran politik di Pilkada serentak 2024.
Seperti halnya di Pilkada Jakarta, Ujang mengatakan partai-partai non parlemen bisa mengusung calonnya dan PDI Perjuangan kini bisa mencalonkan sendiri.
“Jadi langkah politik bisa berubah, partai-partai non parlemen bisa kembali mengusung calonnya asal dengan persyaratannya,” kata Ujang saat dihubungi, Selasa (20/8/2024).
“Lalu PDIP yang tadinya tidak mencalonkan sendiri, sekarang bisa mencalonkan sendiri karena mendapatkan 15% suara di daerahnya,” tambahnya.
Namun meski terjadi dinamika dan pergeseran politik, Ujang menilai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akan tetap kokoh.
“Tapi saya melihat KIM tidak akan bergeser, KIM Plus itu kelihatannya akan solid karena diikat satu kepentingan bersama-sama akan menjalankan pemerintahan ke depan dalam lima tahun. Dan itu dimulai di Pilkada kali ini,” paparnya.
Hal itu juga terjadi di Pilkada Jabar, menurut Ujang meski putusan MK tersebut berdampak pada pergeseran dan dinamika, namun tetap saja KIM Plus di Jabar tetap kuat.
“Dampaknya di Pilkada Jabar pasti ada pergeseran dan dinamikanya, tapi kalau KIM tetap kuat, dia tidak akan berubah karena terikat oleh pemerintahan kedepan,” tandasnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini