Selain itu, pembangunan yang tidak dapat terhindarkan banyak menggusur ruang kehidupan rakyat, tata kelola sampah yang buruk, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang semakin minim terus meningkat.
“Kami melihat pada rezim jokowi dan berpotensi serupa atau semakin tinggi ke depan ketidak becusan pengelolaan tata ruang,” ungkapnya.
Menurut Wahyudin, hal tersebut dipicu oleh dua hal. Pertama yakni terkait dengan kebijakan.
“Kegiatan yang merubah bentang alam dan menggusur habis ruang hidup rakyat,” ujarnya.
Kedua, kata Wahyudin, pemerintah yang selalu memilih jalur pendekatan melalui investasi.
“Tidak terbayangkan, bagaimana di setiap daerah ini perpres itu selalu menjadi senjata dan diperkuat oleh peraturan turunannya,” katanya.
Hal yang sama juga dialami di wilayah DKI Jakarta. Direktur ED WALHI DKI Jakarta, Suci Fitriah Tanjung mengatakan, bahwa Jakarta telah mengalami banyak permasalahan lingkungan hidup akibat pembangunan yang tidak melihat kondisi ruang.
“Harus dipahami bahwa Jakarta itu lebih luas wilayah lautnya dibandingkan daratannya. Jadi kalau kita lihat daya dukung dan daya tampung Jakarta itu sudah sangat overload. Sehingga kita sering kali melihat bencana ekologis hari ini menjadi momok besar di Ibukota Jakarta,” kata Suci.
Suci mengaku, pihaknya sudah berkali-kali merevisi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun, hal itu tidak cukup untuk memenuhi hasrat pembangunan yang saat ini seakan menjadi kebutuhan.
“Tapi kita selalu lupa bahwa kita hidup di atas tanah yang sangat lunak dengan berbagai kompleksitasnya,” imbuhnya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini