bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang penuh terobosan dan berani memangkas jalur birokrasi. Namun, di balik kesan progresif itu, muncul kekhawatiran, apakah sistem birokrasi di Pemprov Jabar mampu bekerja tanpa bergantung pada figur tunggal yang dominan?
Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai, pola kepemimpinan Dedi bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari pendekatan saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta.
Meski begitu, Cecep mengakui, dalam skala provinsi, pola kepemimpinan ini memang lebih berisiko terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan yang ideal.
“Ini bukan hal yang baru. Kang Dedi dari dulu memang dikenal sering memangkas jalur birokrasi. Sekda (Jabar) sekarang (Herman Suryatman) mungkin awalnya cukup kaget karena Kang Dedi itu politisi, sedangkan Sekda itu karier birokrat. Jadi memang ada perbedaan pendekatan,” ujar Cecep, Minggu (25/5/2025).
Cecep juga mengkritisi potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan satu orang yang terlalu dominan. Menurutnya, gaya “one man show” seperti ini rentan menumpulkan fungsi kelembagaan dan melemahkan sistem checks and balances dalam pemerintahan.
“Oleh karenanya, birokrat sekarang harus memiliki dua fungsi, yakni pelayanan dan pemberdayaan. Selama tujuan Kang Dedi untuk memperkuat dua hal itu, maka birokrat harus cepat berubah. Justru jalur-jalur birokrasi perlu banyak dipangkas. Bukan Kang Dedi yang menyesuaikan, tapi birokrat yang harus adaptif,” tegas Cecep.
Ia juga mengingatkan bahwa kecepatan dalam pengambilan keputusan bukan segalanya. Oleh karenanya, seluruh birokrat di bawah kepemimpinan Sekda Jabar, Herman Suryatnan juga harus mampu menjaga stabilitas tata kelola dan prinsip tata pemerintahan yang baik.
“Yang mungkin merasa terganggu justru mereka yang selama ini nyaman hidup dalam sistem birokrasi, tapi ini juga jadi pendorong agar birokrasi bergerak lebih cepat dan efisien. DPRD saja diminta berubah oleh Pak Dedi, apalagi birokrasi,” tandas Cecep.
Disinggung soal penilaian terhadap kinerja birokrat Pemprov Jabar dalam mengimbangi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, Cecep menyatakan bahwa hingga saat ini, kinerja birokrat belum maksimal.
Dia berharap, Sekda Jabar, Herman Suryatman sebagai nakhoda seluruh birokrat Pemprov Jabar mampu berlari kencang dan memacu seluruh birokratnya sesuai akselerasi kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Mungkin Sekda masih menyesuaikan ritme kerjanya dengan Gubernur, (sekda) dituntut lari kencang. Pak Sekda masih belum greget dalam memacu birokrasi sesuai akselerasi kepemimpinan Gubernur,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi mengakui bahwa kinerjanya sering dianggap menimbulkan kontroversi, bahkan dianggap sebagai tindakan “one man show” demi konten media sosial.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkahnya itu bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Jabar. Ia pun meyakini bahwa pendekatannya bisa menghasilkan efek kejut sehingga mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi Jabar.
“Kejutan-kejutan itu dilakukan untuk memberikan efek kejut dan melahirkan konten viral yang menarik perhatian publik serta pejabat berwenang,” kata Dedi dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, Kamis (22/5/2025).
Sekda Jabar, Herman Suryatma sendiri telah membantah bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi bersifat sepihak. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan Gubernur selalu melewati tahapan formal dan disertai kajian yang matang.
“(Sebagian orang) mempertanyakan pengambilan keputusan Pak KDM kesannya itu ‘one man show’, sporadis, spontanitas. Padahal, di balik itu ada perumusan kebijakan,” kata Herman dalam keterangan resminya, Sabtu (24/5/2025).
“Ada perumusan kebijakan, ada research, ada perencanaan, ada kajian, dan juga ada analisis cepat baik dari sisi yuridis, sosiologi, maupun filosofis, termasuk soal anggaran,” tambahnya.
Herman juga menegaskan bahwa dalam praktiknya, seluruh jajaran birokrasi berupaya menjaga koordinasi agar kebijakan Gubernur dapat diimplementasikan secara efektif. Ia mengklaim bahwa Pemprov Jabar bekerja dengan semangat kolektif sebagai “super team”.
“Jadi di Jawa Barat itu bahu-membahu. Pak KDM dengan kepemimpinan yang strong berani mengambil risiko karena hampir semua yang beliau eksekusi besar risikonya dan beliau selalu siap pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat. Memang kewajiban pemimpin seperti itu,” jelas Herman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
