bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menekan porsi belanja penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan usai pelaksanaan Sholat Idulfitri 1447 Hijriah yang digelar di halaman Gedung Sate, Sabtu (21/3/2026), bersama masyarakat Jawa Barat.
Dedi mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mulai melakukan realokasi anggaran agar distribusinya lebih transparan, terarah, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini mulai melakukan realokasi anggaran agar lebih transparan, terarah, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut tidak berhenti pada tahun berjalan, tetapi akan terus dievaluasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027.
Dalam penjelasannya, Dedi juga mengibaratkan peran pemerintah seperti amil dalam pengelolaan zakat. Ia menekankan, porsi anggaran untuk penyelenggara negara tidak boleh terlalu besar.
“Kalau dianalogikan dengan zakat, pemerintah ini seperti amil. Maka porsi untuk amil jangan terlalu besar,” katanya.
Saat ini, porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan berada di kisaran 30 persen. Ia menilai angka tersebut sudah mengalami perbaikan dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai 40 hingga 50 persen.
Meski demikian, Dedi menargetkan agar porsi tersebut bisa ditekan lebih jauh dalam beberapa tahun ke depan.
“Saya berharap Jawa Barat bisa menekan angka itu menjadi 25 persen, bahkan idealnya di kisaran 20 persen,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu tantangan utama adalah masih besarnya porsi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan untuk kepentingan masyarakat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
