bukamata.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan webinar mengenai keamanan data dalam pemerintahan, Rabu (27/8/2025). Kegiatan bertajuk Sandikamimania Series #63 ini mengusung tema “Click Wisely Stay Secure, Menghindari Risiko Data Bocor dengan Kebiasaan yang Tepat” dan diikuti sekitar 800 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Webinar menghadirkan dua narasumber, yakni Gita Mahardika, praktisi IT sekaligus pendiri PT Mitra Berdaya Optima, serta Reikal Taupaani, Sandiman Ahli Pertama dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Komitmen Jabar Tingkatkan Kesadaran Keamanan Siber
Kepala Diskominfo Jawa Barat, Adi Komar, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Pemda Jabar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan data siber, sekaligus memberikan panduan praktis pencegahan kebocoran data pribadi.
Menurutnya, aktivitas digital masyarakat yang terus meningkat juga menghadirkan risiko serangan siber yang semakin besar.
“Penetrasi internet saat ini mencapai 80,66 persen, ada peningkatan positif. Namun di sisi lain gangguan cyber juga meningkat. Di mana sekitar 88 persen serangan cyber terjadi pada web. Sehingga perlu peningkatan kesadaran literasi digital di masyarakat,” ujar Adi.
Ia berharap webinar ini dapat memperkuat tanggung jawab sosial peserta serta mendorong kebiasaan aman saat beraktivitas di dunia digital. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data.
Adi mengingatkan, di Jawa Barat sudah ada Pergub Nomor 161 Tahun 2022 tentang SPBE yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjaga keamanan data.
Ancaman Cyber Terus Meningkat
Dalam sesi pemaparannya, Gita Mahardika menekankan bahwa tren serangan siber terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Ia mengutip laporan BSSN tahun 2024 yang mencatat lebih dari 330 juta anomali trafik yang berpotensi mengancam keamanan negara maupun masyarakat. Ancaman tersebut antara lain berupa phishing, ransomware, data exposure, hingga kebocoran data.
“Ancaman terbesar bukan dari eksternal tetapi dari dalam organisasi, bukan hanya sekedar kesalahan sistem. Sehingga perlu keandalan SDM yang berintegritas,” jelas Gita.
Menurutnya, faktor penyebab kebocoran data di lingkungan pemerintahan bisa berasal dari kurangnya enkripsi, minimnya audit berkala, keterampilan SDM yang masih terbatas, serta keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan data.
“Ke depan agar keamanan semakin kuat perlu adanya standar atau ISO 37301 dalam menjaga keamanan data,” tegasnya.
Peran SDM dan Infrastruktur Jadi Kunci
Sementara itu, Reikal Taupaani menilai peningkatan keamanan data membutuhkan kesiapan SDM yang andal, dukungan infrastruktur, serta sinergi antarinstansi yang memiliki kewenangan serupa.
“Yang paling utama adalah dengan melakukan inventarisasi dan klasifikasi data yang dikelola oleh tiap instansi, kemudian kembangkan budaya kesadaran bahwa pemrosesan data pribadi atau data organisasi itu dilindungi oleh hukum,” jelas Reikal.
Ia menambahkan, pemerintah perlu menyiapkan perangkat (tools) terbaik untuk menjaga keamanan data. Namun, hal tersebut tetap bergantung pada alokasi anggaran di masing-masing pemerintah daerah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
