Gaya Kepemimpinan One Man Show, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Dikritik

bukamata.id – Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat sorotan terkait gaya kepemimpinannya yang dinilai terlalu dominan dan minim melibatkan Wakil Gubernur, Erwan Setiawan. Kritik ini disampaikan oleh Kristian Widya Wicaksono, pakar kebijakan publik dari Universitas Parahyangan (Unpar).

Kristian menilai bahwa peran Erwan nyaris tidak terlihat dalam kepemimpinan Dedi Mulyadi. Menurutnya, seharusnya ada pembagian tugas yang jelas antara gubernur dan wakil gubernur agar tercipta sinergi yang lebih baik.

“Dalam beberapa pekan kepemimpinan beliau (Dedi Mulyadi), saya merasakan bahwa peran Wagub (Erwan) kurang nampak,” kata Kristian, Selasa (11/3/2025).

Kristian juga mengingatkan bahwa masyarakat memilih Dedi dan Erwan sebagai pasangan dalam Pilkada 2024, sehingga tidak seharusnya satu pihak lebih dominan sementara yang lain seolah tidak bekerja. Selain itu, keduanya menerima penghasilan dari APBD yang bersumber dari pajak dan retribusi masyarakat, sehingga mereka wajib menunjukkan kinerja yang baik.

Dituding Autocratic dan Narsistik

Tak hanya soal gaya kepemimpinan one man show, Kristian juga mengkritik Dedi Mulyadi sebagai pemimpin yang cenderung otoriter (autocratic) dan terlalu narsistik di media sosial.

Menurutnya, Dedi lebih banyak mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan perangkat daerah lainnya. Hal ini berisiko membuat bawahan tidak mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan yang diambil, sehingga ketika muncul dampak negatif, mereka hanya berperan sebagai “pemadam kebakaran”.

“Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi sehingga cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pihak lain,” jelas Kristian.

“Namun dengan kebiasaannya yang narsistik di media sosial, saya menyebut gaya kepemimpinannya sebagai narcissistic-autocratic,” lanjutnya.

Kristian menekankan bahwa gaya kepemimpinan seperti ini dapat berdampak buruk terhadap tata kelola pemerintahan. Jika bawahan tidak dilibatkan sejak awal dalam pengambilan keputusan, maka kebijakan yang dihasilkan bisa tidak efektif dan berisiko menimbulkan masalah dalam implementasinya.