bukamata.id – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mulai bersiap menghadapi lonjakan harga dan mobilitas warga.
Untuk itu juga, Pemkot Bandung menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bertema “Evaluasi Stabilitas Inflasi dan Indikator Makro Ekonomi Triwulan III 2025”, di Hotel Mercure Bandung City Centre, Rabu (12/11/2025).
Forum ini mempertemukan lintas unsur strategis, Bank Indonesia, BPS, akademisi Unpad dan Unpas, hingga para kepala OPD.
Tujuannya jelas, memastikan strategi ekonomi Bandung tetap selaras antara data, kebijakan, dan realita lapangan.
Menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka, tetapi soal menjaga ketenangan dan kesejahteraan warga.
“Salah satu hal terberat bagi pemerintahan daerah saat ini adalah bagaimana menyelaraskan seluruh strategi pembangunan dengan RPJMD dan kebijakan pusat. Apa yang berlaku di Bandung juga harus berlaku di Tual (Maluku, red). Karena itu, semua keputusan harus berbasis data,” ucap Farhan.
Dengan gaya khasnya yang santai tapi tajam, Farhan mengingatkan pentingnya akurasi data. Ia bahkan sempat bergurau tentang masa kuliahnya di jurusan Ekonomi Pembangunan.
“Saya dulu suka banget mata kuliah ekonomi makro sampai diulang tiga kali. Mungkin antara bodoh jeung hobi, beda tipis,” candanya disambut tawa hadirin.
Namun di balik humornya, pesan serius terselip, kebijakan ekonomi harus berbasis ilmu, bukan intuisi.
“Jangan sampai kebijakan kota hanya berdasarkan feeling-nya wali kota. Harus ada patokan yang kuantitatif, jelas, dan terukur,” tegasnya.
Farhan pun mengapresiasi peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data resmi.
“Angka dari BPS itu punya kekuatan hukum. Kalau salah bisa kena pidana. Jadi, data BPS harus jadi acuan bersama,” katanya.
Farhan menyebut tingkat inflasi Kota Bandung pada Oktober 2025 mencapai 2,53% (year-on-year) – lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Barat (2,63%) dan nasional (2,86%).
Kondisi ini menandakan stabilitas harga masih terjaga. Namun, ia mengingatkan potensi gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru.
“Bandung ini kota wisata. Mobilitas tinggi menjelang Nataru bisa jadi peluang ekonomi, tapi juga ancaman inflasi kalau tidak diatur. Kita harus pastikan semua nyaman – yang berlibur, yang berjualan, maupun yang merayakan,” ujar Farhan.
Farhan kemudian merinci empat strategi utama yang akan dijalankan Pemkot Bandung.
Pertama, menjamin ketersediaan pangan. Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menjaga stok bahan pokok sekaligus melakukan rebranding program Buruan SAE.
“Buruan SAE jangan hanya dianggap kebun kecil warga. Itu punya nilai strategis menenangkan psikologi publik. Kalau cabe mahal, ya alhamdulillah masih ada kentang,” katanya berkelakar.
Kedua, menata supply chain dan pasar. Farhan menuturkan, urusan distribusi tak boleh diabaikan. Bahkan masalah kebersihan pasar bisa berdampak langsung pada logistik pangan.
“Masalah sampah di pasar bisa ganggu distribusi. Kalau izinnya ditutup karena pelanggaran lingkungan, bisa lumpuh rantai pasokan,” ungkapnya.
Ketiga, gerakan pasar murah. Langkah ini disebut sebagai intervensi kecil tapi penting.
“Gerakan pasar murah tidak besar dampaknya, tapi bisa menenangkan masyarakat. Itu yang kita butuhkan: rasa percaya dan tenang,” ujarnya.
Terakhir, komunikasi publik yang menenangkan. Kepada Dinas Kominfo, Farhan meminta agar penyebaran informasi ekonomi dilakukan secara aktif.
“Jangan hanya rilis di website. Buat dialog dengan pelaku usaha, media, dan masyarakat. Edukasi publik penting agar mereka tidak panik menghadapi fluktuasi harga,” pintanya.
Farhan juga menyoroti bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka harus diiringi dengan peningkatan kualitas kerja.
“Kalau yang tumbuh hanya sektor informal, produktivitasnya tidak steady. Kita ingin pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,” katanya.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus disertai pemerataan. Itu tantangan terbesar Bandung ke depan,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
