Kebijakan Dedi Mulyadi Malah Tambah Masalah Baru, Warganet Singgung soal Penjajahan

bukamata.id – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang meliburkan sopir angkot selama libur Lebaran 2025 kini menuai sorotan.

Alih-alih menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan, kebijakan ini justru melahirkan masalah baru yang merugikan para sopir angkot.

Sebagaimana diketahui, Pemprov Jabar memberikan kompensasi sebesar Rp 1,5 juta kepada sopir angkot yang terkena dampak kebijakan ini, dimana Rp 1 juta dalam bentuk uang, dan Rp 500 ribu dalam bentuk paket makanan.

Namun, di lapangan, banyak sopir mengaku tidak menerima jumlah yang dijanjikan secara utuh. Sejumlah sopir di kawasan Puncak, Bogor, mengaku hanya menerima Rp 800 ribu, sementara sisanya disebut-sebut dipotong oleh oknum tertentu.

“Yang terjadi di lapangan, kan uang senilai 1 juta, bilangnya yang mungut itu ada keikhlasan, tapi ditarget 200 ribu, (dipotong oleh) dari Dishub sama KKSU,” ungkap seorang sopir angkot dalam unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71, Kamis (3/4/2025).

Bahkan, lebih parahnya lagi, ada sopir yang mengaku belum menerima uang kompensasi sama sekali. Akibatnya, beberapa dari mereka tetap memilih beroperasi meskipun telah dilarang, karena desakan kebutuhan ekonomi.

Hal ini justru menciptakan kebingungan di lapangan dan mengindikasikan lemahnya pengawasan pemerintah dalam menyalurkan bantuan.

Kebijakan ini pun mendapat sorotan dari warganet. Banyak yang menilai bahwa masalah pemotongan dana kompensasi ini mencerminkan budaya korupsi yang telah mengakar dalam birokrasi pemerintahan.

“Dari zaman Daendels sudah seperti itu Jawa Barat,” tulis akun @che*** di TikTok @wargaindonesiacom.

“Kita dijajah bangsa sendiri,” tambah akun @Rum***.

“Sudah tahu kan siapa penjajah sebenarnya?” komentar akun @Dud***.

Fenomena ini menambah daftar panjang kebijakan yang kurang matang dalam perencanaan dan pengawasan.

Jika tidak segera ditangani dengan tegas, kebijakan semacam ini hanya akan semakin memperburuk citra pemerintah daerah dan menambah ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi.