bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar resmi menandatangani kesepakatan atas Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Pada kesempatan yang sama, juga disampaikan pengantar KUA-PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (7/8/2025).
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan, pengesahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026 telah tuntas. Nilai anggaran tercatat mencapai Rp32,8 triliun.
“Ya, rapatnya sudah selesai untuk pengesahan KUA-PPAS Perubahan Anggaran 2025 dan pengantar KUA-PPAS APBD 2026. Volume APBD KUA-PPAS Rp32,8 triliun, ya naik lah ya,” ujarnya usai rapat.
Dalam sambutannya di rapat paripurna, Gubernur KDM mengapresiasi kolaborasi DPRD Jabar dalam membahas arah kebijakan anggaran. Ia menegaskan, pembangunan harus memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Saya menginginkan pembangunan tidak berakhir dengan kesia-siaan, tetapi menghasilkan output, outcome, dan benefit yang memadai bagi kepentingan publik,” tegasnya.
Pendapatan Daerah dan Negosiasi dengan Pusat
Gubernur KDM menyoroti perlunya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengungkapkan adanya pembahasan dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU-nya nggak usah dipotong untuk kepentingan PEN. Jadi nanti tinggal dihitung di akhir tahun, berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU,” ujarnya.
Pendidikan: Minimnya Pembangunan Sekolah
KDM juga menyoroti keterbatasan pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Berdasarkan data 2020, tidak ada pembangunan sekolah baru di tahun tersebut.
“Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” ucapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang tidak lagi beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi. Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.
“Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,” tambahnya.
Kesehatan: Kasus Kusta, TBC, dan BPJS
Di bidang kesehatan, Gubernur KDM menyoroti tingginya angka kasus kusta dan TBC di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, penanganan harus menyentuh akar persoalan, seperti perbaikan rumah dan sanitasi lingkungan.
“Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” katanya.
Ia juga mengingatkan adanya lonjakan peserta yang berpindah dari BPJS mandiri ke BPJS yang ditanggung pemerintah. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keuangan rumah sakit daerah.
“Ini masalah sederhana tapi berpotensi menimbulkan kekacauan fiskal,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
