bukamata.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat resmi dikukuhkan untuk periode 2025–2030 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (27/1/2026).
Pengukuhan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Erwan Setiawan, serta jajaran Muspida Provinsi Jawa Barat dan pengurus MUI Pusat.
Ketua Umum MUI Jabar, Aang Abdullah Zein, menegaskan bahwa kepengurusan baru mengusung tema “Khidmat Ulama untuk Jawa Barat Istimewa”.
“Alhamdulillah, kami siap berkhidmat untuk masyarakat Jawa Barat. Tema ini kami wujudkan dengan nilai kerja ‘5 AS’: Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Sinergitas, dan Kerja Ikhlas. Semua ini untuk membangun Jawa Barat yang istimewa dan barokah,” kata Aang.
Menurut Aang, keberkahan dan kemakmuran Jawa Barat tidak bisa lepas dari iman dan takwa. Ia juga menekankan sinergi antara ulama, umara, dan masyarakat sebagai kunci utama.
“Kami ingin ulama akur dengan pemerintah, masyarakat patuh pada ulama, sehingga terwujud Jawa Barat yang harmonis dan istimewa,” ujarnya.
MUI Jabar Siap Mendukung Program Pemerintah dan Masjid Jadi Pusat Solusi
Dalam sambutannya, Aang menegaskan MUI siap mendukung program pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Namun untuk program konkret, pihaknya masih melakukan konsolidasi internal.
“Rencana kerja akan dibahas lebih lanjut dalam Rakerda sekitar bulan April. Saat ini fokus kami membenahi struktur organisasi dari tingkat provinsi hingga desa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi MUI Jabar, Luthfi Hermawansyah, menekankan pentingnya menjadikan masjid sebagai pusat solusi sosial dan ekonomi umat.
“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat krisis (crisis center) untuk membantu masyarakat yang terlilit utang atau kesulitan ekonomi. Kita akan membebaskan masyarakat dari praktik riba, rentenir, dan bank emok melalui program berbasis komunitas,” katanya.
Luthfi menambahkan, MUI tidak boleh berhenti pada peran normatif saja, tapi harus hadir sebagai solusi nyata. “Kita ingin masyarakat Jawa Barat lebih bertakwa, hidup sejahtera, dan toleran. Ulama harus menjadi tulang punggung dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan,” imbuhnya.
Gubernur Dedi Mulyadi Tegaskan Posisi MUI sebagai Lembaga Moral Independen
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan posisi MUI sebagai lembaga moral yang sakral dan independen.
“MUI memiliki otoritas nilai-nilai keagamaan dan tidak boleh dicampuri kepentingan apa pun. Perannya harus tetap sebagai penasihat pemerintah agar setiap kebijakan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Dedi juga mendorong MUI untuk terlibat dalam problem solving berbasis syariah, termasuk isu lingkungan dan keadilan sosial.
“Saat ini masalah nyata masyarakat bukan hanya soal halal-haram, tapi juga longsor akibat penebangan pohon, nasib buruh tani yang digaji rendah, dan kurangnya kesadaran lingkungan. Semua ini harus kita luruskan,” katanya.
Ia menekankan bahwa salah satu misi besar Rasulullah adalah membebaskan manusia dari penindasan, termasuk praktik kerja yang tidak adil.
“MUI harus mampu menggeser cara pandang masyarakat dan pemerintah, agar prinsip keadilan dan keberkahan dapat tercapai,” pungkasnya.
MUI Jabar: Menggabungkan Nilai Keagamaan dan Solusi Sosial-Ekonomi
Pelantikan kepengurusan MUI Jawa Barat periode 2025–2030 menandai era baru di mana MUI hadir bukan hanya sebagai penjaga nilai, tapi juga sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi.
Dengan masjid sebagai pusat solusi umat, MUI berkomitmen menghadirkan program yang mendorong kemakmuran, keadilan, dan keberkahan bagi masyarakat Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
