bukamata.id – Nama Bupati Pati, Sudewo, kini menjadi pembicaraan hangat di tingkat nasional. Bukan karena capaian prestasi, melainkan lantaran serangkaian kebijakan kontroversial yang memicu gelombang protes besar-besaran.
Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati pada 20 Februari 2025. Namun, belum genap setengah tahun menjabat, ia sudah berhadapan dengan aksi demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu warga pada Rabu (13/8/2025). Pemicu utamanya adalah kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, yang kemudian dibatalkan setelah menuai kritik luas.
Selain kebijakan tersebut, pernyataan Sudewo yang mengaku tak gentar menghadapi aksi protes besar turut memperkeruh suasana. Meski telah meminta maaf, pernyataan itu justru mendorong massa untuk turun ke jalan.
Perjalanan Karier Sudewo
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 1 Slungkep, Kayen, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 1 Kayen dan SMA Negeri 1 Pati. Ia meraih gelar sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta pada 1993, lalu melanjutkan pendidikan magister di bidang Teknik Pembangunan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.
Karier awalnya dimulai di sektor swasta sebagai karyawan PT Jaya Construction (1993–1994), lalu menjadi pegawai proyek Departemen Pekerjaan Umum di Bali. Pada 1997, ia diangkat menjadi PNS dan bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar. Setelah beberapa tahun, ia memutuskan untuk berwiraswasta.
Sudewo terjun ke dunia politik melalui Partai Demokrat dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2009–2013. Pada periode 2019–2024, ia kembali duduk di DPR RI mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah III (Pati, Grobogan, Rembang, dan Blora), kali ini lewat Partai Gerindra. Pada Pilkada 2024, Sudewo yang berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra berhasil memenangkan kursi Bupati Pati periode 2025–2030.
Harta Kekayaan Sudewo
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2025, Sudewo tercatat memiliki kekayaan bersih mencapai Rp31,52 miliar tanpa utang.
Rincian harta kekayaan Sudewo sebagai berikut:
- Tanah dan Bangunan – Total senilai Rp17,03 miliar, tersebar di Solo, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban. Properti termahalnya berada di Bogor (Rp3,6 miliar) dan Depok (Rp1,5 miliar).
- Kendaraan Bermotor – Total senilai Rp6,33 miliar, mencakup mobil mewah seperti BMW X5 2023 (Rp1,9 miliar), Toyota Alphard 2024 (Rp1,7 miliar), Toyota Land Cruiser 2019 (Rp1,9 miliar), Mitsubishi Pajero Sport Jeep 2019 (Rp287 juta), Toyota Harrier Jeep 2014 (Rp400 juta), dan Toyota Innova 2013 (Rp120 juta).
- Aset Harta Bergerak Lainnya – Rp795 juta.
- Surat Berharga – Rp5,39 miliar.
- Kas dan Setara Kas – Rp1,96 miliar.
Kontroversi Kebijakan
Selain kasus kenaikan PBB, sejumlah kebijakan lain Sudewo juga memicu reaksi publik, antara lain:
- Pengurangan pegawai honorer RSUD Soewondo karena dianggap kelebihan tenaga.
- Larangan sound horeg yang memicu protes pelaku usaha hiburan hingga akhirnya dicabut.
- Wacana sekolah lima hari yang menuai penolakan dari pengelola TPQ dan madrasah diniyah, hingga akhirnya dibatalkan.
Meski memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan dan harta kekayaan yang besar, langkah-langkah politik Sudewo dalam beberapa bulan terakhir membuatnya menjadi salah satu kepala daerah paling disorot di Indonesia saat ini.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News











