bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Di tengah tekanan fiskal akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Wakil Ketua II DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menegaskan bahwa program prioritas tetap berjalan, meskipun sejumlah belanja penunjang akan dipangkas hingga 90 persen.
“Programnya tetap, kegiatan tetap ada. Yang kita kurangi itu belanja penunjang kegiatan seperti perjalanan dinas, makan minum, dan ATK. Bahkan ada yang dikurangi sampai 90 persen,” ujar Iswara seusai rapat paripurna pembacaan Nota RAPBD 2026 di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (5/11/2025) malam.
Efisiensi Tanpa Ganggu Program Utama
Iswara menegaskan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif tanpa mengganggu pelaksanaan program yang sudah dirancang dalam RPJMD dan RKPD. Pemangkasan difokuskan pada belanja pegawai pendamping, kunjungan luar provinsi, serta kebutuhan operasional non-esensial.
“Ini bagian dari penyesuaian. Kita ingin tetap menjaga target makro pembangunan, tapi dengan belanja yang lebih efisien,” ujarnya.
Hibah Wajib dan Ormas Keagamaan Tetap Terpenuhi
Meski terjadi pengetatan anggaran, alokasi hibah yang bersifat mandatory tetap dipertahankan. Termasuk di dalamnya bantuan untuk pesantren dan organisasi kemasyarakatan besar yang berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa Barat.
“Pak Gubernur menaruh perhatian besar pada ormas keagamaan. Hibah yang wajib tetap ada, termasuk anggaran untuk sosialisasi media,” jelas Iswara.
RAPBD 2026 Tetap Fokus pada 350 Kegiatan
Jika tidak ada perubahan signifikan, RAPBD 2026 akan memuat sekitar 350 kegiatan dan 1.350 sub-kegiatan. Namun, angka ini masih bisa berubah sesuai pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar.
“Finalnya nanti setelah dibahas di Banggar. Tapi untuk saat ini, semua kegiatan tetap berjalan, hanya angkanya yang mungkin naik atau turun,” tutup Iswara.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
