bukamata.id – Ratusan demonstran yang tergabung dalam Mahasiswa Jawa Barat masih menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung pada Jumat (29/9/2023) pukul 19.30 WIB.
Berdasarkan pantauan di lapangan, para mahasiswa ini berhasil memasuki halaman Gedung Sate. Mereka menuntut, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk menemui massa aksi untuk melangsungkan Sidang Rakyat.
Bahkan, mereka tidak ragu untuk bermalam di halaman Gedung Sate jika Bey Machmudin tak kunjung menemui mereka.
Saat ini, massa aksi pun melakukan sikap tutup mulut. Tampak juga, pihak kepolisian melakukan penjagaan ketat di halaman Gedung Sate.
Sebelumnya diberitakan, Mahasiswa Jawa Barat menyuarakan lima tuntutan terkait permasalahan yang terjadi di tanah air khususnya di wilayah Jawa Barat agar segera diselesaikan.
Tuntutan pertama, massa aksi mendesak Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk turun tangan dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan yang terjadi di Dago Elos, Kota Bandung.
Tak hanya itu, mereka juga meminta Bey Machmudin untuk membereskan konflik sengketa pasar antara pedagang lama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung.
“Menuntut PJ Gubernur Jawa Barat untuk berpihak kepada warga Dago Elos dalam konflik sengketa lahan antara warga dengan pihak swasta (PT. Dago Inti Graha dan Muller cs) dan pedagang Pasar Banjaran atas konflik sengketa pasar antara pedagang lama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung,” kata Koordinator Lapangan Aksi Mahasiswa Jawa Barat, Arya Pradana.
Arya mengatakan, pihaknya juga meminta sikap tegas Bey Machmudin terkait penggurusan di wilayang Rempang.
“Menuntut sikap tegas PJ Gubermur Jawa Barat sebagai representatif wargi Jawa Barat untuk menyuarakan solidaritas terhadap Masyarakat yang tergusur di Wilayah Rempang,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut Bey Machmudin untuk segera permasalahan sampah di Jawa Barat.
Di lain sisi, pihaknya juga meminta Jaksa Agung melakukan penyidikan terhadap seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM.
“Agar keseluruhan kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM melalui proses Yudisial,” katanya.
Terakhir, pihaknya menuntut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat membuat Pakta Integritas terkait pelayan yang humanis, berpihak kepada rakyat, dan mewujudkan pencgakan demokrasi dan HAM.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
