bukamata.id – Hari ini, ratusan mahasiswa di Bandung Raya menggelar aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (17/2/2025).
Terdapat 14 tuntutan yang mereka layangkan kepada pemerintah Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan efisien anggaran.
Massa Aksi dari Unpas, Raka Al Ghifari memandang bahwa di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan kebijakan yang tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Di kabinet yang masih seumur jagung, Prabowo sudah berani mengacak-acak rakyat, Prabowo sudah berani mengganggu hal substansial yang harus diberikan kepada rakyat (pendidikan),” ucap Raka.
“Prabowo sudah berani mengganggu hati rakyat dan sudah membuat rakyat marah untuk turun ke jalan,” lanjutnya.
Pihaknya pun menuntut agar pemerintah segera merevisi kebijakan efisiensi anggaran dan menaikkan anggaran pendidikan.
“Kami menuntut segera selesaikan masalah pendidikan di Indonesia, dimana Prabowo Subianto bersama para kabinetnya tidak mementingkan kepentingan rakyat terkait pendidikan,” tegasnya.
“Pendidikan merupakan hal fundamental yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa, sebagai rakyat Indonesia,” sambungnya.
Sementara, Plt. Ketua Bem Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin mengatakan, ada beberapa inti tuntutan yang disampaikan pada aksi kali ini.
“Kami menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” ucap Rhido.
Adapun 14 poin tuntutannya sebagai berikut:
- Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa. Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
- Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.
- Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
- Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.
- Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.
- Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.
- Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.
- Tolak izin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba. Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.
- Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil. Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.
- Tolak Dwifungsi Abri/TNI.
- Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.
- Efisiensi dana di sektor infrastruktur.
- Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.
- Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
