bukamata.id – Lampu kuning menyala untuk kesehatan finansial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar meminta pemprov bergerak cepat mengantisipasi potensi jebolnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang diprediksi menembus angka Rp5,7 triliun. Langkah mitigasi sejak dini dinilai krusial agar program-program vital yang menyentuh masyarakat tidak mandek.
Peringatan keras ini dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Tak sekadar menyoroti lubang fiskal, Ono juga melayangkan kritik tajam terkait kebijakan pergeseran pos anggaran sepihak yang beberapa kali dieksekusi pemprov tanpa adanya laporan resmi ke pihak legislatif.
Menurut Ono, keterbukaan dalam merombak postur APBD adalah hal mutlak karena fungsi penganggaran melekat erat pada institusi dewan.
“DPRD Jawa Barat mencatat bahwa telah terjadi beberapa kali pergeseran APBD tanpa penyampaian hasil pergeseran kepada DPRD Jawa Barat. Ke depan, mekanisme tersebut diharapkan dapat diperbaiki melalui komunikasi yang lebih intensif antara Gubernur Jabar, TAPD, dan DPRD Jawa Barat,” kata Ono, Rabu (1/7/2026).
Menakar Pemicu Goyahnya Postur Fiskal Jabar
Sebenarnya, potensi guncangan fiskal pada APBD 2026 ini sudah masuk dalam radar pemantauan DPRD dan Pemprov Jabar sejak tahap awal pembahasan, terutama setelah mengacu pada hasil telaah Kementerian Dalam Negeri.
Ada beberapa faktor utama yang memicu ketidakseimbangan ini, di antaranya adalah ketidakselarasan angka estimasi Dana Bagi Hasil (DBH) antara kalkulasi pusat dan daerah, ditambah rentetan belanja wajib yang tidak bisa ditawar lagi.
Oleh karena itu, badan legislatif mendesak pemprov untuk menyisir ulang seluruh target sumber pendapatan, mulai dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak bahan bakar, hingga pajak rokok secara lebih realistis.
“DPRD Jawa Barat menginginkan seluruh keputusan mengenai penanganan defisit didasarkan pada data yang komprehensif. Dengan demikian dapat dipertimbangkan secara objektif apakah defisit akan ditutup melalui efisiensi belanja, pembiayaan, atau penyesuaian terhadap program-program pemerintah daerah sesuai kemampuan fiskal,” pinta Ono.
Ono menegaskan, operasi penyelamatan APBD ini sama sekali tidak boleh mengorbankan program prioritas rakyat. Terlebih, meski pertumbuhan ekonomi Jabar terlihat impresif di angka 5,85 persen, motor penggeraknya masih didominasi oleh belanja pemerintah, bukan daya beli murni masyarakat. Sektor industri lokal saat ini pun sedang diuji oleh gelombang PHK, inflasi harga barang, dan kelesuan investasi.
Pembelaan Pemprov: Pendapatan PKB Menguap Rp2,4 Triliun
Di sisi lain, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jawa Barat, Herman Suryatman, mengakui bahwa tahun ini merupakan periode yang sangat menantang bagi kas daerah. Salah satu pukulan telak adalah anjloknya pemasukan dari sektor PKB hingga triliunan rupiah.
“Ini kan perjalanan panjang dari awal dan 2025 ini kita kehilangan potensi pendapatan Rp2,4 triliun lebih itu dari PKB. Ini kan berat banget. Di sisi lain juga kebijakan electric vehicle yang bebas pajak ini kan berdampak, sementara di sisi lain PAD andalannya kan di PKB,” kata Herman.
Kendati demikian, Herman memastikan Pemprov Jabar tidak akan mengibarkan bendera putih. Secara umum, ia menyebut tingkat kemandirian fiskal Jawa Barat masih kokoh karena mayoritas anggaran disokong oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apabila kami berpasrah dengan keadaan, tadi menyampaikan APBD kita di 2025 ini mati langkah. Walaupun ya fiskal kita kan relatif baik dibanding provinsi lain. Kemandirian kita kan 63 persen karena PAD kita Rp19 triliun dari kapasitas APBD Rp30-31 triliun. Sementara yang lain kan banyak yang di bawah 50 persen bahkan,” ujarnya.
Herman menambahkan, selain faktor internal, guncangan finansial ini juga dipicu faktor global, seperti memanasnya geopolitik Amerika Serikat-Iran, lonjakan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga fluktuasi IHSG. Kendati postur APBD akan dirombak agar lebih adaptif, pemprov menjamin Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk warga tetap aman.
“Kami harus menyesuaikan APBD agar APBD kita kompatibel dengan situasi kondisi tapi tetap pelayanan-pelayanan dasar, hal-hal yang sangat penting yang menyangkut Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus dilaksanakan,” tuturnya.
Herman optimistis angka defisit tersebut masih bisa bergerak dinamis, terutama jika ada kucuran dana kurang bayar DBH dari pemerintah pusat dalam waktu dekat.
“Potensi defisit di mana pun, kapan pun, selalu ada. Belum, ini masih dinamis. Ya kalau ternyata pendapatan dari kurang bayar DBH ternyata satu dua hari ini meluncur, ya itu kan dinamis. Atau ada dinamika lain sehingga PAD kita bisa tingkatkan, why not?” katanya.
Sebagai langkah penutup, pemprov kini tengah menyiapkan skenario terbaik guna menyeimbangkan neraca anggaran, baik melalui rasionalisasi belanja maupun optimalisasi pendapatan.
“Defisit itu adalah alternatif untuk membangun keseimbangan. Salah satu alternatif, karena kita juga bisa tidak defisit dengan catatan belanjanya dirasionalisasi dan kemudian pendapatannya dioptimalkan, yang pada akhirnya pendapatan dan belanja bisa sinkron,” ucap Herman.
Saat ini, Pemprov Jabar tengah intens melakukan penyelarasan dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri sebelum meresmikan draf akhir APBD Perubahan 2026.
“Kami akan konsultasi dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga nanti kita akan mendapatkan struktur APBD di Perubahan,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
