Penulis: Susana

bukamata.id – Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 dimaknai Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, sebagai momentum penting bagi para santri untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai spiritual dan akhlak pesantren. Zaini menegaskan, konteks zaman yang dihadapi para santri saat ini sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi agar santri tetap relevan, baik secara sosial maupun dalam menghadapi kemajuan teknologi. “Santri harus lebih adaptif. Artinya, siap menghadapi dan siap menghelat zaman. Dalam kondisi, situasi, ruang, dan waktu apa pun, santri harus lentur dan elastis,” ujar…

bukamata.id – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di berbagai wilayah Jawa Barat. Aceng menjelaskan, banyak dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar kebersihan dan belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Dari 2.131 dapur penyedia MBG, hanya 17 yang memiliki SLHS. Ini menunjukkan sistem seleksi dapur masih lemah dan cenderung dipengaruhi faktor koneksi,” ujar Aceng di Bandung, Rabu (22/10/2025). Ia juga mengkritisi kualitas tenaga kerja di dapur MBG yang dinilai belum memiliki kemampuan memasak dalam jumlah besar secara profesional, sehingga berdampak langsung pada mutu makanan yang…

bukamata.id – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aceng Malki, mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan di masing-masing daerah. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga keamanan makanan bagi siswa. Aceng meyakini, pelibatan langsung pihak sekolah, pesantren, maupun kader Posyandu akan memberikan dampak positif. Selain meningkatkan kualitas makanan, program ini juga bisa memberdayakan lingkungan sekitar. “Saya menyarankan MBG dikelola langsung oleh sekolah. Dibuat dapur MBG di kantin sekolah saja, sehingga lingkungan sekolah berdaya dan lebih memahami kebutuhan murid,” kata Aceng Malki di Bandung, Rabu (22/10/2025). Menurutnya, pengelolaan terdesentralisasi di tingkat…

bukamata.id – Sejumlah pelaku konstruksi di Kabupaten Bogor mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan material bangunan setelah penutupan sejumlah tambang di wilayah Cigudeg dan Rumpin. Kondisi ini membuat berbagai proyek pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Provinsi Jawa Barat terancam mengalami keterlambatan. Situasi di lapangan semakin pelik, meski begitu pelaksana proyek tetap diminta menjaga mutu pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Samsul Hidayat, membenarkan bahwa krisis material ini tidak hanya terjadi di Bogor, tetapi juga sudah meluas ke hampir seluruh wilayah Jawa Barat. “Hari ini pembangunan di wilayah Jawa Barat nyaris krisis…

bukamata.id – Kawasan kumuh di Kota Bandung masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan pemerintah daerah. Hingga kini, sekitar 285 hektare wilayah masih masuk kategori kumuh, terutama akibat buruknya sanitasi, drainase, dan infrastruktur permukiman. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menegaskan bahwa persoalan terbesar bukan semata rumah tidak layak huni, tetapi minimnya sarana pengelolaan air limbah. “Masalah sanitasi masih jadi pekerjaan berat. Kita sudah membangun septic tank individual dan komunal setiap tahun, tapi jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan,” ujar Luthfi, Selasa (21/10/2025). Kapasitas Pembangunan Masih Minim Setiap tahun, Pemkot Bandung hanya mampu membangun 10–17…

bukamata.id – Rencana pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan mendapat sambutan positif dari daerah. Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Tedy Rusmawan, menilai langkah tersebut sebagai angin segar bagi masyarakat kecil, terutama peserta kelas III yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat tunggakan. “Keluhan soal BPJS ini hampir selalu muncul di setiap reses dan pertemuan warga. Banyak yang tidak bisa berobat karena iurannya menunggak. Jadi, kalau rencana pemutihan ini benar-benar dijalankan, kami sangat mendukung,” ujar Tedy, Selasa (21/10/2025). Menurutnya, tunggakan iuran yang mencapai Rp7 triliun tidak seharusnya menjadi alasan…

bukamata.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat terus memantau geliat pembangunan infrastruktur yang tengah digencarkan di berbagai daerah. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah proyek perbaikan dan rekonstruksi jalan yang kini tengah dikebut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar). Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Uden Dida Efendi, menegaskan bahwa pembangunan jalan bukan sekadar soal kecepatan pengerjaan, tetapi juga soal kualitas dan keselamatan pengguna jalan. “Pekerjaan jangan asal jadi. Kualitasnya harus dijaga. Ini penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Uden, Senin (20/10/2025). Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan bahwa pembangunan jalan harus memperhatikan…

bukamata.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih tingginya potensi praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal ini terlihat dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang mencatat skor 69, jauh dari kategori aman yang berada pada nilai minimal 78. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, antara KPK dan Pemkot Bandung di Hotel Aryaduta, Jalan Aceh, Selasa (21/10/2025). Bandung Masuk Kategori Rawan Korupsi Analis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Korsup KPK, Irawati, mengatakan skor SPI Kota Bandung menunjukkan masih banyaknya titik rawan korupsi. “Kota Bandung masih masuk kategori rawan. Nilainya sekitar 69.…

bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terus memperkuat layanan publik melalui Pos Pengaduan Masyarakat atau Bale Panaggeuhan di Gedung Sate, Bandung. Namun, keberadaan pos layanan ini dinilai masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat. Anggota Komisi I DPRD Jabar, Tedy Rusmawan, menekankan pentingnya kehadiran pos pengaduan agar masyarakat memiliki ruang nyata untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung. Ia mendorong agar fasilitas serupa dibentuk di setiap kota dan kabupaten, termasuk di Kota Bandung. “Selain mal pelayanan publik, kami juga mendorong agar pemerintah kota menghadirkan pos pengaduan masyarakat. Ini penting supaya warga bisa menyampaikan keluhannya secara langsung,…

bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Partai Golkar, Fetty Anggraenidini, kembali turun ke Kota Bogor untuk melakukan pengawasan program dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Pengawasan kali ini difokuskan pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bogor, yang berlangsung di Aula UPTD Balai Latihan Kerja (BLK), Jalan Pahlawan, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Senin (20/10/2025). Fetty Anggraenidini menekankan, pengawasan ini bertujuan mendengarkan secara langsung apa saja program dan kegiatan yang telah dijalankan Disnaker Kota Bogor. Hasilnya, seluruh tugas dan fungsi Disnaker dinilai sudah sesuai dengan target, termasuk pelatihan bagi para pencari kerja. “Berdasarkan informasi…