bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar kebijakan bagi-bagi makanan. Ia adalah janji politik besar untuk memutus rantai stunting dan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia menuju masa emas. Namun, ketika gagasan besar ini turun ke level operasional di dapur-dapur sekolah dan satuan pelayanan, narasi megah itu kerap berbenturan dengan realitas lapangan yang memilukan.
Beberapa pekan terakhir, jagat maya dan ruang publik dihebohkan dengan kontras tajam mengenai kualitas dapur penyedia MBG. Isu ini mencuat setelah sejumlah inspeksi mendadak (sidak) mengungkap sisi gelap pengelolaan dapur yang jauh dari kata higienis, sangat kontras dengan video viral mengenai standar dapur sekolah di Jepang yang bak “ruang operasi” rumah sakit.
Sidak Sumsel: Saat Dapur Berdampingan dengan Kandang Sapi
Temuan paling mengejutkan datang dari Sumatera Selatan. Dalam sebuah video sidak yang viral, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk S. Deyung, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Ia menemukan sebuah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Belitang Tegal Rejo yang kondisinya jauh dari standar kemanusiaan, apalagi standar gizi.
Dapur tersebut ditemukan berada dalam radius yang sangat dekat dengan kandang sapi dan sarang burung walet. Bau menyengat dan risiko kontaminasi bakteri dari kotoran hewan membayangi setiap porsi makanan yang dimasak. Tidak hanya itu, tim sidak menemukan saluran pembuangan air limbah (IPAL) yang tidak tertutup dan berlumut, serta sisa-sisa makanan yang dibiarkan menumpuk di wadah terbuka.
“Program ini untuk sosial pendidikan oleh Pak Prabowo, tapi kalau kayak gini jadi bisnis, orientasinya cuma cuan,” tegas Lodewyk dalam rekaman tersebut. Kekecewaan ini beralasan; juknis BGN telah dengan tegas melarang lokasi dapur yang berdekatan dengan kandang binatang untuk mencegah penyakit zoonosis.
Kontras Tajam: Standar ‘Bak Langit dan Bumi’ dengan Jepang
Jika dapur di Sumsel memberikan rasa was-was, sebuah video dokumentasi dapur sekolah di Jepang memberikan rasa iri sekaligus standar yang seharusnya dikejar. Di Jepang, pengelolaan makanan sekolah (Kyushoku) dilakukan dengan presisi militer.
Dapur di Jepang menyerupai laboratorium. Para petugas harus melewati air shower untuk memastikan tidak ada sehelai rambut atau debu mikroskopis pun yang menempel di baju kerja mereka. Sebelum keran utama dibuka, kualitas air diuji setiap pagi. Setiap pisau diperiksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada serpihan logam yang berisiko tertinggal di makanan.
Bahan baku seperti sayuran dan daging (mencapai ratusan kilogram per hari) dikupas dan dipotong menggunakan bantuan mesin otomatis demi menjaga konsistensi dan kecepatan, namun tetap melalui pengawasan ahli gizi profesional. Mereka bahkan melakukan “tes rasa” dan pengecekan kadar garam serta kalori secara manual pada setiap batch masakan sebelum didistribusikan. Perbandingan antara dapur darurat di pelosok nusantara dengan sistem robotik di Jepang inilah yang memicu komentar “Bak Langit dan Bumi” di media sosial.
Standar Ideal vs Realitas: Menengok Juknis BGN
Padahal, secara regulasi, Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis (Juknis) yang cukup ketat. Standar dapur MBG seharusnya mencakup:
- Lokasi: Bersih, bebas dari polusi, dan jauh dari sumber kontaminasi (kandang, TPS, atau limbah industri).
- Sarana: Memiliki ruang pendingin (chiller) yang memadai, gudang bahan kering dan basah yang terpisah, serta sistem IPAL yang berfungsi sempurna dengan tiga tahap penyaringan hingga air keluar dalam keadaan bening.
- Proses: Alur kerja satu arah (dari bahan mentah ke makanan jadi) untuk mencegah kontaminasi silang, serta penggunaan APD lengkap bagi juru masak.
Sebagai penyeimbang, tidak semua titik MBG seburuk di Sumsel. Di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, sebuah sekolah menunjukkan bahwa standar tinggi bisa dicapai. Video dari sekolah tersebut memperlihatkan menu “sushi” lokal yang ditata rapi dalam baki stainless steel, lengkap dengan buah semangka segar, telur dadar gulung, dan sayuran yang tampak menggugah selera. Dapur mereka terlihat bersih dengan koki yang menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Ini membuktikan bahwa kelemahan di lapangan bukanlah kesalahan inheren dari programnya, melainkan masalah pada pengawasan dan integritas pelaksana di daerah tertentu.
Suara Netizen: “Jangan Sampai Jadi Proyek Bancakan”
Kritik tajam terus mengalir dari warganet. Banyak yang khawatir anggaran triliunan rupiah ini hanya akan berakhir di kantong-kantong pengusaha nakal yang memangkas kualitas demi margin keuntungan.
“Niatnya mulia kasih gizi, tapi kalau dapurnya dekat kandang sapi, itu namanya kasih penyakit gratis,” tulis netizen.
Netizen lain berkomentar, “Jepang bisa bersih karena sistemnya sudah puluhan tahun dan korupsinya rendah. Di kita, baru mulai saja sudah ada bau-bau ‘bisnis’ dari oknum vendor.”
Namun, ada pula yang membela, “Jangan hanya lihat buruknya. Di sekolah anak saya, makanannya sangat membantu. Yang penting pengawasan ditingkatkan, bukan programnya yang dihentikan.”
Keteguhan Prabowo di Tengah Badai Kritik
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyadari besarnya tantangan ini. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun dalam menjalankan program MBG. Baginya, program ini adalah “pertaruhan kepemimpinannya”.
“Saya pertaruhkan kepemimpinan saya untuk program ini. Lebih baik kita memangkas anggaran lain daripada membiarkan anak-anak kita kurang gizi,” tegas Prabowo dalam sebuah video resmi. Ia juga memberikan peringatan keras kepada siapa pun yang mencoba “bermain” atau mengorupsi dana makan siang ini, dengan menyatakan bahwa pengawasan akan diperketat dan tindakan tegas menanti para pelanggar.
Kesimpulan: Bagus di Atas Kertas, Berdarah-darah di Lapangan
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah revolusioner. Secara esensi, ia mampu menggerakkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesehatan siswa secara masif. Namun, temuan sidak di lapangan menjadi pengingat pahit bahwa tanpa pengawasan yang “galak” dan integritas dari tingkat desa hingga pusat, program ini berisiko menjadi ajang “bancakan” oknum yang mengabaikan aspek higienitas.
Jepang butuh waktu dekade untuk mencapai kesempurnaan dapur sekolahnya. Indonesia mungkin belum bisa langsung menyamai kualitas mereka dalam semalam. Namun, memastikan dapur tidak bersebelahan dengan kandang sapi dan IPAL tidak berlumut adalah standar minimal kemanusiaan yang tidak boleh dikompromi. Jika ingin SDM Indonesia melesat, maka gizi yang diberikan harus benar-benar bersih—bukan sekadar kenyang di perut, tapi hancur di kesehatan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
