bukamata.id – Kematian seekor anak Harimau Benggala bernama Hara di Bandung Zoo menuai kritik dari pegiat lingkungan.
Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dedi Kurniawan menilai kematian tersebut terjadi di tengah persoalan pengelolaan yang belum tuntas.
Dedi yang juga Ketua FK3I Pusat menyebut pihaknya geram atas kabar kematian satwa dilindungi tersebut.
Ia menilai, kondisi pengelolaan kebun binatang yang masih bermasalah turut menjadi sorotan.
“Kami geram mendengar berita kematian anak harimau Benggala di tengah konflik pengelolaan yang berkepanjangan,” kata Dedi, Rabu (25/3/2026).
Ia mengatakan, saat ini Bandung Zoo berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bandung.
Meski operasional kebun binatang masih ditutup, menurutnya kedua pihak tetap bertanggung jawab terhadap hak hidup dan kesejahteraan satwa.
Namun demikian, Dedi menilai belum terlihat adanya upaya nyata terkait konservasi ex situ dari para pengelola.
Ia justru menyoroti adanya kecenderungan pengelolaan berbasis kepentingan bisnis.
“Yang kami lihat tidak ada upaya konservasi ex situ yang diungkapkan para pengelola. Yang ada hanya memikirkan penguasaan berbasis bisnis,” ujarnya.
Dedi juga mempertanyakan kronologi sebelum kematian Hara. Ia menilai informasi terkait kondisi satwa sebelum mati hingga penanganan medis yang diberikan belum disampaikan secara terbuka.
“Kami belum mendapat informasi pra kematian anak harimau tersebut. Apakah sakit dulu lalu mati? Apakah saat sakit dilakukan penanganan khusus? Ditangani di lokasi atau di rumah sakit hewan? Mati di mana?” kata dia.
Ia mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyampaikan informasi secara transparan dan tidak sekadar menunggu hasil nekropsi.
“Saya pikir pihak pemkot dan Kemenhut harus terbuka dan detail memberikan informasi. Jangan hanya normatif menunggu nekropsi dokter,” tegasnya.
Dedi menilai ada kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Pihaknya pun akan terus meminta klarifikasi dan validasi terkait kematian satwa tersebut.
“Ada kejanggalan yang akan kami tagih pada pengelola. Pra kematiannya harus dibuka dan ditelusuri. Kami akan terus mengejar konfirmasi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar konflik antar pemerintah, melainkan lebih pada perebutan kepentingan pengelolaan.
“Ini bukan konflik pemerintah pusat dan daerah, tapi konflik penguasaan bisnis yang dimainkan dua institusi tersebut,” kata Dedi.
Menurutnya, konflik yang berlarut berpotensi berdampak pada satwa.
“Selalu ada korban di tengah konflik,” ucapnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
