bukamata.id – Di tengah peringatan Hari Kartini yang identik dengan perjuangan dan keberanian perempuan, puluhan ibu-ibu di Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, menunjukkan aksi nyata keberanian dengan berdiri di garis depan demi mempertahankan tanah tempat mereka tinggal.
Aksi itu terjadi saat sekelompok ormas tiba-tiba mendatangi lokasi kebakaran yang sebelumnya melanda kawasan tersebut yang terlihat dalam unggahan video di Instagram @storyrakyat_, Senin (21/4/2025).
Dalam video tersebut, terlihat sekelompok ormas datang dengan membawa intimidasi. Ibu-ibu yang berjaga berusaha menghadang kehadiran mereka, namun upaya damai itu dibalas dengan kekerasan.
Bahkan, beberapa anggota ormas dilaporkan melempar batu dan bahkan memukul warga, termasuk ibu-ibu yang sedang berjaga.
Sengketa Lahan di Balik Tragedi
Kronologi sengketa ini bermula dari klaim kepemilikan lahan oleh pihak yang mengatasnamakan diri sebagai perwakilan PT Sakura. Perusahaan tersebut dikabarkan hendak membebaskan lahan untuk kepentingan bisnis, dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan aset milik perusahaan.
Namun warga yang telah tinggal dan menggantungkan hidupnya di lokasi tersebut menolak untuk angkat kaki. Mereka mengaku belum pernah mendapatkan solusi adil maupun kepastian hukum atas status kepemilikan lahan yang disengketakan.
Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi dua peristiwa kebakaran yang mencurigakan pada Rabu (9/4/2025), api melalap lebih dari 45 jongko kayu dan tiga rumah di kawasan Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji.
Kemudian, pada Kamis (10/4/2025) dini hari, kebakaran kembali terjadi di Jalan Terusan Pasirkoja yang lokasinya masih berada dalam area sengketa.
Dugaan bahwa kebakaran tersebut berkaitan dengan upaya penyerobotan lahan semakin menguat di mata warga, terutama karena intensitas tekanan terhadap mereka meningkat setelah peristiwa itu.
Sementara itu, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, memastikan akan turun langsung menangani konflik lahan yang terjadi di Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung.
Dedi bahkan menggelar pertemuan dengan berbagai pihak di Gedung Pakuan guna mencari solusi terbaik, khususnya untuk menangani dampak sosial yang timbul akibat sengketa tersebut.
Dalam keterangannya, Dedi menegaskan bahwa tujuan utama dari pertemuan itu adalah memastikan warga tidak terlantar apabila harus meninggalkan tempat tinggal mereka.
“Kami menyiapkan kontrakan selama satu tahun dan bantuan kebutuhan pangan untuk beberapa waktu, agar mereka tidak dalam posisi kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian,” ujarnya.
Pemprov Jabar juga akan memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp10 juta per orang bagi warga yang terdampak penggusuran. Jika jumlah warga yang terdata mencapai 600 orang, maka total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp6 miliar.
Meski begitu, Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam urusan keperdataan terkait sengketa lahan tersebut.
“Kalau sudah ranah keperdataan, kami tidak bisa ikut campur. Negara tidak bisa menjadi wakil dari salah satu pihak dalam sengketa tanah,” tegasnya.
Menurut Dedi, kehadiran pemerintah difokuskan pada penanganan dampak sosial dari konflik ini. Negara, katanya, harus hadir untuk memastikan hak-hak dasar warga tetap terpenuhi di tengah ketidakpastian hukum yang mereka hadapi.