bukamata.id – Bupati Bandung Dadang Supriatna tampil sebagai salah satu narasumber dalam Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita — “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Perspektif Daerah” yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia di Studio 2, Gedung Trans TV, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/10/2025).
Dalam forum tersebut, Kang DS — sapaan akrab Bupati Bandung — hadir bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin untuk membahas tema Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.
Acara ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta sejumlah pejabat dari berbagai provinsi, termasuk Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, DKI Jakarta, dan daerah lainnya.
Dalam paparannya, Dadang Supriatna menegaskan dukungannya terhadap visi dan misi Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menurutnya selaras dengan arah pembangunan di Kabupaten Bandung.
“Sehingga kami dalam menentukan visi misi, ini seluruhnya masuk pada visi misi Pak Presiden. Sehingga dalam implementasinya kami tidak mengalami kesulitan. Hampir 40 persen dari misi kami ada lima itu yang sesuai dengan delapan Asta Cita itu sesuai semuanya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun pemerintah tengah dalam masa transisi sistem, roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik.
“Karena tujuan pemerintah yang utama itu ada tiga hal yang harus kita persiapkan. Pertama adalah bagaimana untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan, yang ketiga membuat aman dan tentram. Ini tentu tugas pokok utama pemerintah,” tuturnya.
Menurut Kang DS, pemerintah daerah tidak mengalami hambatan berarti dalam mengimplementasikan visi presiden.
“Tinggal kolaborasi dengan TNI-Polri, sudah selesai,” katanya.
Ia menambahkan, sejumlah program yang menjadi prioritas nasional bersifat wajib bagi pemerintah daerah untuk dijalankan.
“Sehingga tugas pemerintah daerah dalam hal ini, diminta ataupun tidak diminta sudah menjadi kewajiban. Karena selaku pembina langsung adalah Pak Mendagri, sehingga apa yang dilakukan Pak Presiden maka pemerintah daerah harus bisa mendukung dan mensuport bahkan mensukseskannya,” tuturnya.
Kang DS menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi lintas instansi agar kebijakan pusat dapat terlaksana secara efektif di tingkat daerah.
“Kami pemerintah daerah harus bisa menjalankan tugas pokok selaku kepala daerah. Salah satunya mensukseskan program pemerintah pusat,” ungkapnya.
Potensi Besar Kabupaten Bandung dan Dampak Ekonomi Daerah
Bupati Dadang menjelaskan, Kabupaten Bandung merupakan wilayah terluas sekaligus terpadat penduduknya kedua di Jawa Barat, dengan luas mencapai 174 ribu hektare dan jumlah penduduk sekitar 3,8 juta jiwa. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam, lahan pertanian produktif, dan potensi pariwisata yang besar.
“Kita lihat perbandingan dan perkembangan pada tahun 2021, pengunjung ke Kabupaten Bandung baik domestik maupun internasional itu sekitar 2 juta pengunjung. Kemarin Desember 2024 mencapai 7 juta pengunjung. Artinya, keindahan di Kabupaten Bandung sangat prospek dan sangat diminati baik domestik maupun internasional,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus hadir di tengah masyarakat untuk memaksimalkan potensi tersebut.
“Sehingga menjadi pendapatan asli daerah karena kondisi saat ini daerah harus segera melakukan terobosan-terobosan dan termasuk mencari potensi-potensi untuk bisa membangun,” ungkapnya.
Terkait kebijakan fiskal, Kang DS menyoroti pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Meski secara nominal menurun, ia menilai masyarakat tetap diuntungkan melalui konversi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya hitung dari 361 titik dapur MBG, itu sekitar 1,253 juta jiwa penerima manfaat dikonversikan dengan uang mencapai Rp5,4 triliun,” jelasnya.
Program MBG, menurutnya, memiliki dampak langsung terhadap ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.
“Setiap dapur itu membutuhkan 47 tenaga relawan dan dikali 361 titik dapur MBG, sehingga sekitar 18.000 orang masyarakat Kabupaten Bandung sudah bisa bekerja,” tuturnya.
Kolaborasi Program MBG dan Koperasi Merah Putih
Bupati Bandung juga menjelaskan sinergi antara program MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
“Di satu sisi MBG mempersiapkan bagaimana anak-anak bangsa mempunyai asupan makanan bergizi. Di satu sisi membutuhkan suplai. KDKMP dan MBG ini dua program yang tentunya sesuai dengan keinginan Pak Presiden bahwa ekonomi kreatif atau ekonomi masyarakat ini bisa berputar,” ujarnya.
Ia menambahkan, program MBG turut membantu menekan angka pengangguran dan mendukung target Pemkab Bandung mencetak 10.000 wirausaha muda setiap tahun.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan program pinjaman bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan untuk membantu masyarakat kecil terbebas dari jeratan rentenir dan pinjaman online.
“Kenapa ini dihadirkan, karena bank emok masih ada di lapangan. Pinjol masih merajalela, ini harus hadir pemerintah,” tegasnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Menutup paparannya, Kang DS menekankan lima aspek utama yang harus diperkuat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045: peningkatan kualitas SDM, pengelolaan big data, riset dan inovasi, institusi yang kuat, serta tata kelola keuangan yang baik.
“Saya mengajak kepada seluruh komponen masyarakat mari kita manfaatkan program yang konkrit untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai,” tutupnya
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
