bukamata.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejak awal digadang sebagai terobosan besar untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, hingga balita. Namun, perjalanan program ini diwarnai sederet persoalan serius, mulai dari kasus keracunan massal di berbagai daerah hingga temuan 5.000 dapur MBG fiktif.
Dalam laporan di Sidang Tahunan MPR pada Agustus lalu, Presiden Prabowo menyebut MBG sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Targetnya, hingga akhir 2025 program ini dapat menyentuh lebih dari 82 juta orang. Dengan anggaran jumbo mencapai Rp 121 triliun, MBG diharapkan menjadi fondasi penting untuk melahirkan generasi sehat, cerdas, dan kuat.
Namun di lapangan, muncul temuan mencengangkan. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya 5.000 titik dapur MBG yang ternyata tidak pernah terbangun.
“Angka ini memicu dugaan adanya dapur fiktif, meski BGN menyebut di lokasi tersebut belum dibangun walau sudah tercatat,” ujarnya dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/9/2025).
Nurhadi menjelaskan, praktik itu melibatkan oknum yang memahami sistem pendaftaran dapur di BGN. “Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” katanya.
Menurut Nurhadi, masalah ini tak bisa dianggap enteng karena MBG mengelola anggaran raksasa. “Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” tegasnya.
Ia mendesak BGN segera mempublikasikan data rinci lokasi, status pembangunan, hingga jadwal operasional dapur. Selain itu, ia mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja dan keuangan, bukan sekadar menilai administrasi.
“Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” pungkas Nurhadi.
Rangkaian Kasus Keracunan Massal
Selain persoalan dapur fiktif, program MBG juga menghadapi masalah pada kualitas makanan. Sepanjang 2025, tercatat belasan kasus keracunan massal, mulai dari Sukoharjo, Sumba Timur, Bogor, Kulon Progo, hingga Banggai Kepulauan dan Garut.
Ratusan pelajar dilaporkan mengalami gejala mulai dari mual, muntah, hingga diare. Bahkan, kasus di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, menimpa lebih dari 250 siswa yang harus mendapatkan perawatan medis darurat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui sejumlah faktor penyebab insiden. Salah satunya, dapur MBG yang baru beroperasi langsung melayani ribuan porsi tanpa persiapan matang.
“Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG baru, itu mulainya bertahap karena ibu-ibu yang biasa masak 4 orang sampai 10 orang itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000 porsi,” kata Dadan (18/9/2025).
Ia juga menyinggung kasus di Maluku Barat Daya yang dipicu pergantian pemasok bahan baku. “Karena ingin meningkatkan kearifan lokal diganti oleh supplier lokal yang mungkin belum siap,” jelasnya.
Dadan menegaskan target pemerintah tetap zero incident. “MBG itu harus zero incident. Kita ingin membuat anak cerdas, sehat, kuat, ya harus makanannya dikonsumsi dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan,” ujarnya.
KPAI: Keselamatan Anak Harus Jadi Prioritas
Kekhawatiran juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa kasus keracunan berulang sudah tidak bisa ditolerir.
“Anak usia PAUD memiliki daya tahan tubuh yang jauh lebih lemah dibanding orang dewasa. Ketika mereka mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas,” ujarnya.
Hasil survei yang dilakukan KPAI bersama CISDI dan WVI di 12 provinsi menemukan 583 anak pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, atau basi. Anak-anak juga mengeluhkan distribusi yang sering terlambat serta adanya buah dan sayuran berulat.
“Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak usia dini menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan,” tambah Jasra.
Evaluasi Jadi Kunci Keberhasilan
Dengan segala capaian dan problematikanya, para pemangku kepentingan sepakat bahwa program MBG tidak boleh berhenti, tetapi wajib dievaluasi menyeluruh.
Setidaknya ada beberapa aspek yang kini mendesak untuk dibenahi:
- Transparansi data dan dapur MBG — menghapus potensi “dapur fiktif” dengan sistem verifikasi lapangan paralel sejak awal.
- Penguatan standar higienitas — memastikan setiap dapur menerapkan SOP penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi makanan.
- Pengawasan berlapis — melibatkan BPK, lembaga independen, dan masyarakat agar anggaran triliunan benar-benar sampai ke anak-anak.
- Edukasi gizi — membekali siswa, orang tua, dan pengelola agar memahami pentingnya pola makan sehat.
Seperti ditegaskan Nurhadi, “Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah.”
Apabila pembenahan dilakukan serius, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi warisan besar bagi masa depan bangsa. Namun tanpa evaluasi menyeluruh, setiap rupiah yang digelontorkan akan sia-sia dan justru mengancam anak-anak yang seharusnya dilindungi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
