bukamata.id – Sosok Dude Harlino selama ini identik dengan ketenangan, kesantunan, serta citra keluarga yang harmonis. Namun dalam beberapa bulan terakhir, wajah aktor 45 tahun itu justru muncul di tengah percakapan publik yang penuh kegelisahan—bukan karena karya seni atau aktivitas keagamaannya, melainkan karena krisis yang melanda PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebuah fintech peer to peer (P2P) lending berbasis syariah yang terseret masalah keterlambatan pengembalian dana lender hingga triliunan rupiah.
Nama Dude ikut terseret bukan tanpa sebab. Selama tiga tahun, ia dan istrinya, aktris Alyssa Soebandono, menjadi brand ambassador perusahaan tersebut. Foto keduanya terpampang dalam materi promosi DSI, terpajang di berbagai kanal resmi, menjadi wajah yang mewakili harapan dan kepercayaan publik terhadap platform pembiayaan syariah itu.
Padahal, sejak Agustus 2025, pasangan itu tak lagi berafiliasi dengan perusahaan tersebut. Namun ketika para nasabah mulai panik karena dana mereka tak kunjung kembali, pesan demi pesan membanjiri gawai Dude.
“Banyak yang DM saya, bertanya, ‘Mas, apa yang terjadi?’” ujar Dude dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025). “Karena saya pernah menjadi Brand Ambassador.”
Nada suaranya merendah—menunjukkan bahwa pertanyaan itu bukan sekadar keluhan, tetapi jeritan dari orang-orang yang merasa kehilangan pegangan.
Sekadar Wajah di Luar Lingkaran Manajemen
Dalam pertemuan itu, Dude menegaskan posisinya. Ia hanya wajah publik yang mempromosikan produk berdasarkan informasi yang diberikan perusahaan. Ia tidak terlibat dalam manajemen, tidak memahami operasional, dan tidak memiliki akses terhadap mekanisme finansial internal.
“Saya tidak ada di dalam internal manajemen perusahaan, tidak ikut dalam operasional, tidak mengetahui mekanisme sistem di dalamnya seperti apa,” jelasnya.
Ia menegaskan, selama ini ia hanya mengetahui hal-hal yang dijelaskan kepadanya—informasi mengenai produk yang akan ia tampilkan di depan publik. Namun rasa tanggung jawab moral membuatnya bergerak mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Dari upayanya, Dude menemukan bahwa DSI telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabah sejak pertengahan 2025. Laporan mengenai masalah ini kini telah masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang saat ini disebut tengah melakukan audit terhadap perusahaan tersebut.
Di sinilah empati Dude muncul. Ia mendengar banyak kisah memilukan dari para lender—mulai dari pensiunan yang menyimpan dana hari tua, keluarga yang menanti dana untuk biaya pengobatan, hingga orang tua yang berharap uang pendidikan anaknya dapat kembali.
“Ada banyak sekali pensiunan. Ada yang membutuhkan untuk pengobatan, ada yang untuk pendidikan,” ujar Dude. “Dana sebesar itu tertahan dan belum kembali.”
Total dana yang belum kembali itu diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun, angka yang mencengangkan bagi sebuah platform keuangan yang menjual diri sebagai solusi syariah untuk masyarakat.
Seruan Dude: Untuk Mereka yang Berhak Mendapat Kepastian
Bukan sebagai figur publik, melainkan sebagai sesama warga negara, Dude merasa terdorong menyampaikan suara para nasabah. Menurutnya, masalah sebesar ini tidak boleh berhenti hanya sebagai percakapan di ruang-ruang digital.
“Tujuannya agar hal ini bisa terdengar oleh pihak-pihak yang punya wewenang lebih luas,” ungkapnya.
Ia berharap lembaga berwenang, termasuk aparat negara, turun tangan menyelesaikan masalah ini. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk mengembalikan hak masyarakat yang telah mempercayakan dana mereka.
“Kami berharap lembaga yang berwenang bisa bersinergi untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya.
DSI Mulai Membayar, Namun Persentasenya Sangat Kecil
Di sisi lain, manajemen DSI memberikan perkembangan terbaru. Pada 8 Desember 2025, Direktur Utama DSI, Taufiq Aljufri, mengumumkan bahwa perusahaan mulai melakukan pembayaran tahap awal kepada para lender.
Pembayaran dilakukan secara proporsional. Namun, berdasarkan data Paguyuban Lender DSI, jumlah yang diterima masih sangat kecil: hanya sekitar 0,2% dari total dana pokok masing-masing lender.
“Porsi pembayaran awal kurang lebih 0,1997%,” ujar Bayu, pengurus Paguyuban Lender DSI.
Sebagian lender menerima pembayaran pada hari pertama, sebagian lagi pada hari kedua. DSI menyebut proses distribusi butuh waktu tiga hari kerja karena banyaknya transaksi yang harus dikelola.
Taufiq mengatakan bahwa pembayaran berikutnya akan dilakukan secara bertahap, bergantung pada dana yang masuk dari pelunasan borrower atau hasil penjualan aset agunan. Namun tidak disebutkan kapan seluruh proses akan tuntas.
Kritik Lender: Janji Setahun Tak Masuk Akal
Paguyuban Lender DSI mempertanyakan klaim manajemen bahwa seluruh pengembalian dapat selesai dalam satu tahun. Menurut Bayu, sejak Oktober 2025 tidak ada proses penagihan kepada borrower, tidak ada peningkatan kas, dan tidak ada rencana pemulihan yang konkret.
“Secara matematika dan logika bisnis, itu tidak mungkin,” tegas Bayu.
Ia menyoroti masalah lebih besar: ketidakjelasan laporan arus kas dan posisi ekuitas perusahaan. Bahkan, dalam pertemuan dengan lender, manajemen DSI disebut sempat menyatakan tidak mengetahui detail mengenai cash-in dan ekuitas.
“Kelemahan internal seperti ini bukan sekadar kekurangan teknis, tetapi indikasi ketidakteraturan struktural,” ujarnya.
Paguyuban menegaskan tidak ragu membawa masalah ini ke jalur hukum apabila perusahaan terus gagal memberi transparansi dan kepastian.
Tuntutan kepada OJK: Pengawasan Harus Lebih Tegas
Sebagai lembaga pengawas, OJK diminta memastikan seluruh proses pemulihan berjalan sesuai aturan. Paguyuban menuntut audit yang transparan, laporan keuangan yang akurat, serta tindakan tegas atas potensi pelanggaran.
“Pengawasan OJK tidak boleh sebatas administratif,” kata Bayu. “Harus proaktif dan transparan.”
Harapan di Tengah Ketidakpastian
DSI menyatakan tengah menyusun Piagam Kesepakatan Penyelesaian Masalah bersama Paguyuban untuk kemudian disampaikan kepada OJK. Mereka menegaskan komitmen untuk mengembalikan seluruh dana lender, meski tanpa batas waktu yang pasti.
Di tengah semua itu, Dude Harlino berdiri sebagai figur yang tidak terlibat langsung namun merasakan beban moral dari krisis ini. Ia tahu betapa dalam luka yang dialami ribuan lender, dan ia memilih menggunakan suaranya agar masalah ini tidak tenggelam di balik pernyataan-pernyataan teknis perusahaan.
Bagi para korban, suara itu mungkin tidak menyelesaikan segalanya. Namun di tengah ketidakpastian dana triliunan rupiah yang tak kunjung kembali, sedikit empati dari publik figur yang dulu menjadi wajah kepercayaan setidaknya memberi rasa bahwa mereka belum sepenuhnya ditinggalkan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
