bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan ijazah yang ditahan oleh sekolah-sekolah di Jabar.
Dedi mengungkapkan bahwa ia telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar untuk menuntaskan masalah ini, meskipun ia belum resmi menjabat.
“Saya sudah berkoordinasi dengan Sekda Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, dan ada beberapa langkah yang akan segera diambil untuk memastikan ijazah yang tertahan segera diserahkan kepada para siswa,” ujar KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (23/1/2025).
Sebagai langkah pertama, KDM mengatakan bahwa Sekda Jabar telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Jabar untuk menghubungi sekolah-sekolah dan melakukan inventarisasi terhadap ijazah siswa yang masih ditahan.
Kepala UPTD Dinas Pendidikan Jabar juga diminta untuk melakukan hal serupa di tingkat SMA, SMK, dan MA.
Setelah data ijazah yang tertahan terinventarisasi, langkah berikutnya adalah pembuatan berita acara yang akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
KDM juga menegaskan bahwa ijazah tersebut harus segera diserahkan kepada siswa di rumah masing-masing, untuk mencegah kesulitan yang ditimbulkan akibat ijazah yang belum diserahkan.
“Saya ingin ijazah itu segera sampai ke rumah masing-masing. Ini adalah kewajiban negara untuk hadir dalam pendidikan, dan tidak boleh ada alasan untuk menahan ijazah. Ijazah yang ditahan justru akan menimbulkan kesulitan bagi siswa, terutama saat mereka ingin melamar pekerjaan,” paparnya.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu juga menekankan bahwa penahanan ijazah hanya akan menambah kesulitan, seperti halnya rumah sakit yang menahan bayi karena biaya yang belum dibayar.
“Ini logika yang harus segera dibangun persis ketika logika rumah sakit menahan bayi ketika tidak bisa membayar biaya rumah sakit yang terjadi adalah pembengkakan biaya bukan meringankan biaya,,” ujarnya.
Melalui langkah ini, KDM berharap proses pendidikan di Jabar dapat lebih baik dan terbuka, dengan memberikan kemudahan bagi siswa untuk melanjutkan hidup mereka tanpa hambatan administratif.
“Marilah kita hidup saling menghormati, menghargai, bersemangat siliwangi, bersemangat pancasila,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
