bukamata.id – Setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden ke-14 RI, dua gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan pertama menyoal syarat ijazah, sedangkan gugatan kedua menyoal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Gibran resmi melepas jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026. Langkah ini terjadi di tengah polemik soal kelengkapan dokumen pendidikan luar negeri yang ia gunakan sebagai syarat pencalonan.
Gugatan Syarat Ijazah SMA
Gugatan pertama teregistrasi di MK pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Pemohonnya adalah Jovi Andrea Bachtiar, didampingi kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Jovi menguji Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Pasal ini mewajibkan capres dan cawapres berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Menurut pemohon, syarat ijazah formal terlalu administratif. Ijazah dinilai tidak otomatis menunjukkan kecakapan, kepemimpinan, maupun integritas seseorang dalam mengelola negara.
Pemohon menganggap pasal ini membatasi hak warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu, pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
Pemohon juga menilai pasal ini rawan memicu perdebatan politik berkepanjangan soal keabsahan ijazah, yang bisa mengganggu stabilitas nasional. Sebagai pembanding, pemohon menyebut Amerika Serikat, Prancis, dan India yang tidak mensyaratkan ijazah formal bagi calon kepala negara.
Gugatan Usia Minimal Capres-Cawapres Jadi 19 Tahun
Gugatan kedua tercatat dengan Nomor Perkara 432/PUU-XXIV/2026 dan diajukan oleh Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub. Ia menguji Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang mengatur usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pilkada.
Pemohon meminta MK menurunkan usia minimal itu menjadi 19 tahun. Ia juga meminta tambahan kriteria, yaitu cakap, jujur, amanah, cerdas, dan mampu menyampaikan ide serta gagasan.
Menurut pemohon, batas usia 40 tahun mengabaikan potensi warga negara muda yang punya kapasitas dan bisa menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Ia merujuk pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan bagi setiap warga negara.
Pengunduran Diri Gibran dan Langkah MPR
Niat mundur Gibran awalnya disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 9 November 2026. Kabar itu kemudian diungkap oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, sebelum surat resmi diserahkan ke MPR.
Meski sudah mundur, Gibran menyatakan tetap menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.
Untuk mengisi kursi wakil presiden yang kosong, MPR telah meminta Presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.
Kedua perkara di MK ini diperkirakan akan menyita perhatian publik. Putusannya akan menentukan syarat pencalonan pemimpin nasional di masa depan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










