bukamata.id – Gerbang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 segera dibuka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pengumuman rekrutmen keluar pada November 2026, dengan pendaftaran lewat portal SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Jumlah formasinya tidak sedikit. Menteri PANRB Rini Widyantini memperkirakan kebutuhan nasional tahun ini mencapai sekitar 150 ribu formasi. Pembagiannya masih difinalisasi sesuai usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Bagi calon pelamar, pertanyaannya tak berhenti di peluang lolos. Ada satu hal lain yang ikut dihitung: berapa penghasilan yang bakal dibawa pulang.
Di sinilah tunjangan kinerja (tukin) jadi penentu. Nilainya bisa berkali-kali lipat dari gaji pokok, sehingga kerap jadi pertimbangan utama saat memilih instansi.
Apa Itu Tukin dan TPP?
Tukin adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok untuk PNS instansi pusat. Dananya bersumber dari APBN, dan besarannya ditentukan oleh kelas jabatan serta capaian kinerja.
Di pemerintah daerah, komponen serupa dikenal sebagai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang dibiayai APBD.
Satu hal perlu dicatat. Rentang yang tercantum di bawah berlaku untuk seluruh jenjang jabatan, dari pelaksana sampai pejabat tertinggi. CPNS yang baru masuk umumnya berada di kelas jabatan bawah, jadi tunjangan yang diterima di awal karier biasanya dekat dengan batas bawah rentang tersebut.
10 Instansi dengan Tukin dan TPP Tertinggi
1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (TPP Daerah)
Rentang tunjangan: Rp2.125.000–Rp127.710.000 per bulan.
Formasi unggulan: jabatan fungsional teknis, analis kebijakan publik, auditor daerah, tenaga kesehatan spesialis, hingga jabatan pimpinan tinggi pratama dan sekretaris daerah.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan
Rentang tunjangan: Rp5.361.800–Rp117.375.000 per bulan.
Formasi unggulan: Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Penilai Pajak, Account Representative (AR), serta pejabat struktural di lingkungan DJP.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan
Rentang tunjangan: mengikuti struktur Kemenkeu hingga sekitar Rp46.950.000, belum termasuk insentif khusus kepabeanan dan cukai.
Formasi unggulan: Pemeriksa Bea dan Cukai, Penindakan dan Penyidikan (P2), serta Analis Intelijen Kepabeanan.
4. Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (eks Kemenkumham)
Rentang tunjangan: Rp2.898.000–Rp49.860.000 per bulan.
Formasi unggulan: Analis Keimigrasian, Pemeriksa Paten dan Merek, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Pembimbing Kemasyarakatan.
5. Kementerian Keuangan (Unit Eselon I Non-DJP)
Rentang tunjangan: Rp2.575.000–Rp46.950.000 per bulan.
Formasi unggulan: Analis Anggaran (DJA), Analis Perbendaharaan Negara (DJPb), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan.
6. Kementerian Pekerjaan Umum (eks PUPR)
Rentang tunjangan: Rp2.575.000–Rp41.550.000 per bulan.
Formasi unggulan: Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Pengairan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, serta Pembina Jasa Konstruksi.
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Rentang tunjangan: Rp2.575.000–Rp41.550.000 per bulan.
Formasi unggulan: Auditor Ahli Pertama, Auditor Terampil, serta Analis Investigasi Keuangan Negara.
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Rentang tunjangan: Rp1.540.000–Rp41.550.000 per bulan.
Formasi unggulan: Pemeriksa Ahli Pertama dan Analis Hukum Keuangan Negara.
9. Mahkamah Agung (MA)
Rentang tunjangan: Rp1.938.000–Rp37.560.000 per bulan, di luar tunjangan khusus jabatan hakim.
Formasi unggulan: Analis Perkara Peradilan, Panitera Pengganti, dan Juru Sita.
10. Formasi Prioritas Nasional (Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC)
Rentang tunjangan: mengikuti pagu kementerian pembina, seperti Kementerian Kehutanan dan Kemendikdasmen, ditambah tunjangan fungsional khusus atau tunjangan kemahalan wilayah.
Formasi unggulan: Polisi Hutan, Manggala Agni (pengendali kebakaran hutan), Guru Sekolah Terintegrasi, dan Guru Sekolah Unggul Garuda, yang masuk program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jangan Pilih karena Tukin Saja
Tukin besar memang menggoda. Tapi formasi dengan tunjangan tinggi biasanya juga punya persaingan paling ketat dan syarat kualifikasi yang spesifik.
Calon pelamar sebaiknya mencocokkan latar pendidikan, kompetensi, dan lokasi penempatan sebelum menentukan pilihan. Rincian formasi resmi baru bisa dipastikan setelah pengumuman CPNS 2026 terbit di portal SSCASN BKN.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
