bukamata.id – Panggung politik nasional mendadak bergejolak menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah mundur ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026).
Pernyataan Budi mengenai pengunduran diri tersebut disampaikan dengan singkat.
“Betul,” kata Budi saat dikonfirmasi.
Ia juga membenarkan lokasi penyerahan surat keputusan tersebut berlangsung di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul,” ujarnya lagi ketika ditanya soal lokasi penyerahan surat.
Tekanan Parlemen dan Alur Konstitusi Suksesor
Pengunduran diri ini bergulir setelah Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya, menyusul menguatnya insiden dokumen pendidikan serta tekanan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen. Berdasarkan ketentuan hukum tata negara yang dipaparkan Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, pengunduran diri wapres akan diproses melalui MPR untuk kemudian meminta Presiden mengusulkan dua nama calon pendamping baru.
Kendati status mundurnya baru sebatas penyampaian niat dan penyerahan surat di awal, aturan tata negara mengharuskan lembaga legislatif dan eksekutif segera bersiap mencari figur pengganti guna menjaga stabilitas pemerintahan.
Kerja 2 Tahun, Pensiun Seumur Hidup: Kontras dengan Realitas Rakyat
Di balik dinamika perpindahan kekuasaan tersebut, publik turut menyoroti ketentuan finansial dan hak purna tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Berdasarkan regulasi tersebut, seorang wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas jaminan pensiun 100 persen dari gaji pokok terakhir, berapa pun lama masa jabatannya.
Artinya, seseorang yang hanya menjabat selama dua tahun tetap mengantongi hak pensiun seumur hidup setara dengan mereka yang memimpin satu periode penuh. Fasilitas yang ditanggung negara pun tidak main-main, meliputi:
- Dana Pensiun Pokok: 100% dari gaji pokok terakhir.
- Fasilitas Pendukung: Rumah kediaman layak, mobil dinas lengkap beserta sopir, serta penanggungjawaban penuh biaya listrik, air, dan telepon.
- Jaminan Kesehatan: Pembiayaan fasilitas medis menyeluruh bagi pensiunan beserta keluarganya.
- Celah Hukum Pemakzulan: Bahkan jika pejabat tersebut diberhentikan lewat mekanisme politik, hak pensiun umumnya tetap melekat kecuali MPR secara tegas menyatakan pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak hormat.
Fasilitas mewah ini sontak memicu kontras tajam di tengah masyarakat. Sebagai perbandingan, seorang guru honorer yang mendedikasikan waktu hingga 20 tahun untuk mengajar kerap kali harus menghadapi masa tua tanpa jaminan pensiun sepeser pun dari negara.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
