Dedi Mulyadi Siapkan Solusi Atasi Tunggakan Ijazah Sekolah Swasta di Jabar

bukamata.id – Gubernur Jawa Barat terpilih untuk periode 2025-2030, Dedi Mulyadi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait banyaknya siswa di provinsi Jabar  yang tidak dapat mengambil ijazah mereka karena tunggakan pembayaran sekolah.

Menurut Dedi, ada sekitar 320 ribu siswa di Jabar yang ijazahnya tertahan akibat belum melunasi biaya sekolah mereka. Beberapa di antaranya bahkan sudah menunggak selama bertahun-tahun, dengan waktu tunggakan yang mencapai lima hingga tujuh tahun.

“Jika dirata-ratakan, tunggakan biaya sekolah per siswa sekitar 2 juta rupiah, maka total tunggakan mencapai sekitar 640 miliar rupiah,” ungkap Dedi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Minggu (2/2/2025).

Dedi juga menyoroti ketidakadilan dalam bantuan yang diberikan kepada sekolah swasta. Diketahui, Pemprov Jabar setiap tahunnya memberikan subsidi sebesar 600 miliar rupiah kepada sekolah-sekolah swasta.

Namun, Dedi menilai ada ketimpangan dalam distribusi bantuan tersebut, di mana beberapa sekolah favorit yang mengenakan biaya tinggi justru tetap mendapatkan subsidi, sementara bantuan seharusnya lebih difokuskan pada sekolah dengan biaya lebih terjangkau.

Dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah ini, Dedi Mulyadi mengusulkan sebuah kebijakan baru.

Menurutnya, pemerintah provinsi akan melanjutkan bantuan 600 miliar rupiah kepada sekolah swasta setiap tahunnya, dengan syarat sekolah-sekolah tersebut harus segera mengembalikan ijazah kepada siswa yang sudah melunasi kewajiban mereka.

Jika sekolah tidak mematuhi perjanjian ini, bantuan akan dihentikan dan digantikan dengan program beasiswa untuk siswa miskin yang belajar di sekolah swasta.

“Perjanjianya begini, bantuan yang 600 miliar diteruskan kepada mereka dalam setiap tahun, tapi dengan catatan ijazahnya harus segera dikembalikan, andai kata tidak mau mengembalikan maka bantuannya dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta,” tandasnya.

Dedi Mulyadi berharap kebijakan ini dapat membawa perubahan yang lebih adil bagi dunia pendidikan di Jabar, dan mempermudah akses siswa terhadap ijazah mereka.