bukamata.id – Capaian kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun 2025. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia itu kini tergeser ke peringkat ketiga dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah nasional.
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Senin (7/7/2025) dan disiarkan melalui kanal YouTube resmi Kemendagri. Dalam kesempatan itu, Tito menyebut bahwa Jawa Barat yang sebelumnya konsisten berada di puncak, kini harus mengakui keunggulan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi Mulyadi (KDM) kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan. Dan Pak Lalu Iqbal dari NTB sekarang di atas Jawa Barat,” ungkap Tito dikutip Rabu (9/7/2025).
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, Jawa Barat mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 44,72 persen dan belanja 38,79 persen per Juni 2025. Angka ini masih tergolong tinggi, namun tak mampu mempertahankan posisi teratas yang sebelumnya menjadi langganan Jabar dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai perbandingan, Yogyakarta kini memimpin nasional dengan pendapatan 57,43 persen dan serapan belanja mencapai 41,92 persen. Sementara NTB berhasil menyalip Jabar di posisi kedua, dengan pendapatan 46,26 persen dan belanja 38,99 persen.
“NTB, Pak Lalu Iqbal. Terima kasih, Pak. Bapak hebat, Pak,” ujar Tito saat memuji Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Mendagri menilai bahwa capaian NTB sangat impresif mengingat provinsi tersebut sedang menghadapi tantangan ekonomi akibat penundaan ekspor tambang di wilayah Sumbawa. Tito menyebut keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif dari tim Pemerintah Provinsi NTB, mulai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dispenda, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain Jabar, provinsi lain yang masuk dalam 10 besar nasional untuk realisasi pendapatan dan belanja adalah:
- Kepulauan Riau (Pendapatan: 39,48% | Belanja: 38,25%)
- Jawa Timur (48,59% | 37,71%)
- Lampung (39,94% | 37,70%)
- Jawa Tengah (45,68% | 37,48%)
- Sumatera Barat (47,59% | 37,48%)
- Gorontalo (43,81% | 37,20%)
- Banten (39,91% | 34,94%)
Dalam forum yang sama, apresiasi terhadap NTB juga datang dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rahmat Pambudy. Ia mengakui belum sempat mengunjungi NTB secara langsung, namun laporan dari Wakil Menteri Bappenas menyatakan kondisi provinsi tersebut sangat kondusif dan progresif.
“Saya minta maaf Bapak Gubernur Lalu Muhammad Iqbal, belum sempat ke tempat Bapak. Namun, kami sudah mendapat laporan dari Wakil Menteri Bappenas. Rupanya beliau ini rekan Pak Dubes Lalu Muhammad Iqbal. Insyaallah saya akan sempatkan datang ke NTB,” ujar Rahmat.
Penurunan performa Jabar dalam aspek pendapatan dan belanja menjadi catatan penting di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi. Tantangan ke depan adalah mengembalikan posisi Jawa Barat sebagai provinsi dengan tata kelola anggaran terbaik secara nasional.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
