Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru
PPPK

CPNS 2026 Dibuka November Ini: Cek Bocoran Formasi Kemenkeu, Kemenkes, hingga Mahkamah Agung

Rabu, 18 November 2026 20:53 WIB

Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur

Rabu, 18 November 2026 20:48 WIB

Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe

Rabu, 18 November 2026 20:32 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • CPNS 2026 Dibuka November Ini: Cek Bocoran Formasi Kemenkeu, Kemenkes, hingga Mahkamah Agung
  • Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur
  • Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe
  • Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP
  • Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United
  • Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
  • Pengkinian Data BSU 2026 Resmi Ditutup! Kapan Bantuan Rp900 Ribu Cair ke Rekening Pekerja?
  • Viral 3 Link Video Ce Crystine di TikTok & X, Benar Ada atau Cuma Modus Phishing?
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

DPRD Jabar Soroti Sengketa Lahan SMKN 2 Bandung

By Putra JuangSabtu, 19 September 2026 19:52 WIB2 Mins Read
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – DPRD Jabar akan menindaklanjuti dan melakukan pembahasan berkaitan dengan kepastian legalitas lahan, status kepemilikan warga, hingga mekanisme relokasi masyarakat yang terdampak pasca sengketa lahan atas rencana perluasan SMK Negeri 2 Bandung.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono menyebutkan, persoalan muncul lantaran adanya rencana perluasan SMKN 2 Bandung untuk meningkatkan daya tampung sekolah yang bersinggungan dengan pemukiman warga. Sebanyak 26 rumah yang dihuni sekitar 150 jiwa atau 46 kepala keluarga berada di area yang terdampak rencana pengosongan lahan. Rencana perluasan tersebut dilakukan sebagai solusi dalam menjawab keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Dari sekitar 30 ribu lulusan setiap tahun yang membutuhkan sekolah negeri, hanya sekitar 20 ribu siswa yang dapat tertampung. Sementara itu pada 2026 ini SMKN 2 Bandung menerima sekitar 4.300 pendaftar dengan daya tampung sekitar 16 persen.

DPRD Jabar menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut perlu diawali dengan pemeriksaan seluruh dokumen dan bukti kepemilikan dari masing-masing pihak. Hal itu dilakukan guna memastikan dasar hukum kepemilikan sekaligus mengetahui kejelasan batas lahan maupun kemungkinan adanya tumpang tindih atau enclave.

“Seluruh dokumen dan bukti kepemilikan perlu diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan dasar hukum masing-masing pihak. Pemeriksaan mencakup keabsahan sertifikat, kemungkinan adanya tumpang tindih atau enclave, serta kejelasan batas lahan,” ujar Ono seusai memimpin audiensi dengan warga di ruang Banmus DPRD Jabar, Jalan Diponegori, Kota Bandung, Kamis (19/9/2026).

Baca Juga:  Saeful Bachri Harap Program Pemerintah Berdampak Langsung pada Masyarakat

Selain aspek legalitas lahan, lanjut Ono, audiensi juga turut membahas mekanisme penggantian biaya bangunan dan relokasi bagi warga yang terdampak rencana perluasan sekolah.

“Persoalan lahan perlu diawali dengan melakukan cross check terhadap seluruh bukti yang ada. Setelah seluruh bukti dibedah dan diuji, barulah proses penyelesaian dapat dilakukan,” kata Ono.

Baca Juga:  Ono Surono: Pilkades Hybrid Indramayu Jadi Model Baru Demokrasi Desa

Selain itu, Ono menambahkan, DPRD Jabar juga mendorong agar penyelesaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum dengan tetap memperhatikan hak warga, transparansi, keadilan, serta asas pemerintahan yang baik.

Sementara itu, dalam audiensi warga menyampaikan memiliki sertifikat tanah yang dinyatakan sah serta meminta kepastian mengenai status lahan dan tempat tinggal mereka. Persoalan tersebut juga sebelumnya telah dimediasi bersama pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca Juga:  RPJMD Jabar Disahkan, Dedi Mulyadi Siap Rombak Desa dan Satukan BUMD

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

DPRD Jabar Ono Surono SMKN 2 Bandung
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur

Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP

Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah

Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Terpopuler
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • CPNS
    Mau Daftar CPNS 2026? Cek Dulu Instansi dengan Tunjangan Paling Tebal Ini
  • Kapan BSU 2026 Cair? Begini Jawaban Resmi Kemnaker dan Cara Cek Status Penerima Rp 900 Ribu
  • Persib Belum Punya Dokter Tim Pengganti, Bagaimana Nasib Penanganan Cedera Pemain?
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.