bukamata.id – Sebuah video yang memperlihatkan seorang kontraktor membongkar drainase yang ia bangun sendiri menghebohkan warga Kota Pekanbaru, Riau. Aksi itu dilakukan oleh Hendrik, kontraktor yang mengaku lelah menunggu pembayaran proyek dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru. Rekaman tersebut viral setelah diunggah sejumlah akun Instagram, termasuk @fakta.indo, pada Rabu (19/10/2025), dan hingga Kamis (20/11/2025) telah ditonton lebih dari 2,3 juta kali.
Namun di balik aksi dramatis itu, terdapat rangkaian kisah panjang mengenai tunda bayar proyek, kemarahan yang memuncak, hingga klarifikasi pemerintah. Peristiwa ini menjadi potret peliknya hubungan antara kontraktor dan pemerintah daerah dalam proyek infrastruktur.
Aksi Bongkar Drainase yang Menghentak Publik
Pada Senin (17/11/2025), suasana Jalan Letkol Hasan Basri, Kecamatan Sail, mendadak berubah gaduh. Warga dan pengendara dibuat terkejut ketika Hendrik datang dengan sebuah alat berat. Tanpa berlama-lama, ia mengarahkan mesin itu ke saluran drainase yang sudah selesai dibangunnya beberapa bulan lalu.
Langkah nekat itu, menurut Hendrik, merupakan puncak dari frustrasi setelah menunggu pembayaran proyek yang diklaim bernilai total Rp800 juta selama hampir dua tahun.
“Siapa yang tak kecewa haknya tak dikasih. Sudah hampir dua tahun saya menunggu, tapi tak juga dibayar sama Pemkot Pekanbaru,” ujar Hendrik.
Ia menegaskan bahwa tindakannya dilandasi kebutuhan mendesak. “Karena tak dibayar makanya saya bongkar, itu hak saya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ia harus menutupi utang dan bunga karena modal yang digunakan untuk proyek tersebut berasal dari pinjaman. “Saya tidak mencari kaya dari proyek ini. Tapi, kami butuh makan. Saya pakai uang orang, tentu bunganya harus saya bayar. Ini enggak dibayar, cari ribut namanya. Kita perlu makan buat keluarga.”
Menurut pengakuannya, proyek-proyek itu mulai dikerjakan sejak Juni 2024 dan mencakup empat titik pekerjaan. Hendrik mengeklaim nilai total pekerjaan yang telah dia selesaikan mencapai sekitar Rp800 juta, sementara pembayaran tak juga ia terima meskipun sudah berulang kali melakukan penagihan.
Reaksi Pemerintah: Prihatin dan Mengancam Jalur Hukum
Pihak Pemkot Pekanbaru merespons cepat setelah aksi tersebut viral. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, menyayangkan tindakan yang dilakukan Hendrik.
“Ini adalah fasilitas umum dan akan sangat mengganggu aktifitas masyarakat banyak tentunya,” ujar Markarius, dikutip dari unggahan Instagram @markarius_anwar.
Markarius menyebut bahwa pembongkaran fasilitas umum tidak bisa dibenarkan secara hukum. Tindakan tersebut berpotensi dipidana karena merusak aset negara. Meski begitu, ia turun langsung ke lokasi dan melakukan dialog dengan Hendrik. Dalam pertemuan itu, ia meminta kontraktor tersebut memperbaiki kembali drainase yang sudah dibongkarnya dan bersabar menunggu proses pembayaran.
Ia menegaskan bahwa pemkot tidak menutup mata terhadap hak-hak kontraktor. “Insya Allah kami Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen akan selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Pekanbaru termasuk hak-hak para kontraktor yang mengalami tunda bayar. Tapi tentu akan kita selesaikan bertahap, alhamdulillah yang tahap-tahap awal sudah kita tunaikan tunda bayarnya kepada kontraktor,” tandasnya.
Klarifikasi Wali Kota Pekanbaru: Utang Tak Sampai Dua Tahun
Polemik semakin berkembang ketika Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, memberi pernyataan resmi. Agung membantah klaim Hendrik bahwa utang tersebut telah berlangsung hampir dua tahun.
Menurutnya, pekerjaan yang berkaitan dengan kontraktor itu baru tercatat sejak Desember 2024 dengan nilai proyek sekitar Rp180 juta—jauh lebih kecil dari angka Rp800 juta yang diklaim Hendrik.
Ia juga mempertanyakan motif di balik aksi viral tersebut. Agung menyoroti keanehan bahwa drainase yang dibongkar justru langsung diperbaiki keesokan harinya.
Agung menjelaskan bahwa tunda bayar yang terjadi merupakan warisan dari pekerjaan tahun anggaran 2023–2024 sebelum ia menjabat. Karena itu, penyelesaian pembayaran harus melalui proses audit dan verifikasi.
Desakan Publik dan Ruang Komentar yang Membara
Viralnya video Hendrik memancing beragam respons publik. Banyak warganet justru membela kontraktor tersebut dan mendesak pemkot agar segera membayar kewajiban. Di kolom komentar akun-akun Instagram, sebagian warga menilai aksi Hendrik sebagai bentuk keputusasaan akibat tekanan ekonomi.
Sebagian lainnya menilai bahwa apa pun alasannya, merusak fasilitas umum tetap tidak dapat dibenarkan karena berpotensi membahayakan orang lain. Perdebatan semakin panjang ketika muncul pernyataan baru dari pemerintah yang mengoreksi klaim nominal dan durasi utang.
Permintaan Maaf dan Akhir Cerita yang Mulai Mencair
Setelah melalui sejumlah mediasi, Hendrik akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Dalam video yang kembali viral, ia mengakui bahwa tindakannya telah menimbulkan kegaduhan.
“Dengan hormat melalui pernyataan ini saya dengan tulus mengajukan permohonan maaf dan klarifikasi. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti kekecewaan, kesalahpahaman, atau kerugian pada fasilitas umum,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ia siap bertanggung jawab untuk memperbaiki drainase yang telah ia bongkar. “Saya bangun kembali,” katanya.
Markarius menyampaikan bahwa Hendrik telah menunjukkan itikad baik dan kembali memahami bahwa proses pembayaran masih berada dalam antrean tunda bayar.
Potret Problematika Tunda Bayar Proyek Daerah
Kisah Hendrik menggambarkan masalah struktural yang kerap terjadi dalam proyek infrastruktur daerah: tunda bayar, proses administrasi yang panjang, dan minimnya komunikasi antara kontraktor dan pemerintah. Di sisi lain, aksi nekat seperti yang dilakukan Hendrik menunjukkan bagaimana tekanan pekerjaan bisa meledak menjadi tindakan ekstrem ketika ekonomi keluarga terhimpit.
Meski persoalan antara Hendrik dan Pemkot Pekanbaru tampaknya mulai mencair setelah permintaan maaf, publik masih menantikan realisasi pembayaran dan perbaikan drainase sebagai bentuk penyelesaian. Aksi ini bisa menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah agar memastikan sistem pembayaran proyek berjalan lebih transparan dan tepat waktu, sehingga tidak lagi memicu konflik di lapangan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
