bukamata.id – Nama Natalius Pigai kembali menjadi sorotan publik. Selain dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia (HAM) asal Papua yang vokal, ia kini menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto periode 2024–2029.
Sorotan terhadap Natalius Pigai tak hanya datang dari rekam jejak panjangnya di isu HAM, tetapi juga dari polemik terbaru terkait batalnya debat terbuka dengan profesor hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar.
Berikut profil lengkap Natalius Pigai, mulai dari latar belakang, pendidikan, perjalanan karier, harta kekayaan, hingga kontroversi yang mengiringinya.
Lahir di Papua, Tumbuh sebagai Aktivis HAM
Natalius Pigai lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975. Sebagai putra asli Papua, Pigai dikenal sejak muda memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu ketimpangan sosial dan pelanggaran HAM, khususnya yang terjadi di wilayah timur Indonesia.
Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Selain itu, Pigai juga tercatat mengikuti pendidikan statistika di Universitas Indonesia pada 2003 serta menjalani pengembangan kapasitas sebagai peneliti di LIPI pada 2005. Ia kemudian mengikuti pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010–2011.
Bekal pendidikan formal dan nonformal tersebut membentuk karakter Pigai sebagai aktivis yang kerap tampil argumentatif dalam membahas isu-isu hak asasi manusia.
Perjalanan Karier: Dari Staf Khusus hingga Komisioner Komnas HAM
Karier profesional Natalius Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 1999–2004. Ia juga sempat menjadi moderator dialog interaktif di TVRI pada 2006–2008.
Namanya semakin dikenal luas saat menjabat sebagai Komisioner Komnas HAM periode 2012–2017. Dalam kapasitas tersebut, ia aktif melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM di berbagai daerah.
Pigai dikenal vokal dalam membela kelompok minoritas, buruh, hingga penyandang disabilitas. Sikap kritisnya terhadap aparat dan kebijakan negara membuatnya sering berada di pusaran kontroversi.
Puncaknya, pada 2024 ia dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Kementerian HAM.
Gaji dan Kekayaan Natalius Pigai
Sebagai menteri, Pigai menerima gaji dan tunjangan sesuai regulasi yang berlaku. Berdasarkan aturan, total gaji dan tunjangan menteri mencapai Rp18.648.000 per bulan.
Sementara itu, berdasarkan laporan LHKPN terakhir pada 2019, Natalius Pigai tercatat memiliki harta kekayaan sekitar Rp4,37 miliar, yang terdiri dari:
- Alat transportasi dan mesin Rp300 juta
- Harta bergerak lainnya Rp70 juta
- Surat berharga Rp2 miliar
– Kas dan setara kas Rp2 miliar
Belum ada pembaruan laporan kekayaan terbaru yang dipublikasikan.
Deretan Kontroversi: Dari Isu Rasisme hingga Sorotan Anggaran
Sebagai figur publik yang vokal, Pigai tak lepas dari kontroversi. Ia pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 2021 atas dugaan ujaran bernuansa rasial. Selain itu, pernyataannya di media sosial kerap memicu perdebatan tajam.
Kontroversi lain muncul saat ia mengusulkan kenaikan anggaran kementeriannya dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Usulan tersebut menuai pro dan kontra di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara.
Namun, polemik terbaru yang menyita perhatian publik adalah batalnya debat terbuka dengan Prof Zainal Arifin Mochtar.
Batal Debat dengan Profesor UGM, Publik Terbelah
Debat yang sedianya digelar pada 28 Februari 2026 itu diharapkan menjadi forum adu gagasan soal kondisi HAM di Indonesia. Namun, Pigai menyatakan forum tersebut “case closed” sebelum terlaksana.
Pigai menegaskan dirinya terbuka terhadap diskusi ilmiah, tetapi menolak jika forum hanya membahas teknis Tupoksi kementeriannya. Ia menyebut evaluasi kinerja adalah kewenangan DPR dan pimpinan negara.
Di sisi lain, Prof Zainal Arifin Mochtar menilai pejabat publik harus siap diuji secara terbuka, terutama dalam isu krusial seperti penegakan HAM.
Perbedaan pandangan ini memicu reaksi keras warganet.
Komentar Warganet: Dari Sindiran hingga Kekecewaan
Kolom komentar media sosial pun dipenuhi respons beragam. Sebagian menyayangkan pembatalan debat yang dinilai sebagai momentum edukasi publik.
“Ngomong doang pas ditantangin beneran mundur. Tampilan garang hati hello kitty,” tulis akun @des***.
Ada pula yang menduga faktor tekanan politik di balik pembatalan tersebut.
“Disuruh sama bosnya buat cancel, soalnya 100 persen terindikasi akan mempermalukan negara,” tulis akun @spi***.
Sebagian netizen mengaku kecewa karena berharap bisa menyaksikan diskusi substantif soal HAM.
“Penonton kecewa, padahal pengen belajar HAM dari ahlinya,” tulis akun @put*** dan @dim***.
Namun, tak sedikit pula pendukung Pigai yang menilai fokus kerja kementerian lebih penting dibanding panggung debat.
Antara Integritas, Ekspektasi, dan Tantangan Jabatan
Sebagai Menteri HAM, Natalius Pigai kini berada dalam posisi strategis sekaligus penuh tekanan. Latar belakangnya sebagai aktivis membuat ekspektasi publik terhadapnya sangat tinggi.
Keputusan batal debat menjadi ujian komunikasi politik sekaligus refleksi tentang bagaimana pemerintah merespons kritik akademik.
Apakah polemik ini akan memengaruhi citra dan kinerja kementeriannya ke depan? Publik tampaknya masih menunggu langkah konkret berikutnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
