bukamata.id – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberi sinyal kemungkinan kenaikan sektor pajak untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2026. Salah satu pajak yang menjadi sorotan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) PB1, yang berlaku untuk restoran.
Pernyataan tersebut disampaikan Farhan usai rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Rancangan APBD 2026, Senin (20/10/2025). Dalam kesempatan itu, Farhan juga menyinggung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kategori PB2.
“Kita melihat beberapa peluang di antaranya adalah optimasi di PAD khusus PB1. Kami pun akan melihat peluang untuk peningkatan dari PBB, tetapi memang untuk peningkatan PB1 maupun PBB, PBB P2 terutama, itu kita harus terlebih dahulu membuktikan manfaat serta benefit yang bisa kita berikan kepada para pembayar pajak,” kata Farhan.
Pernyataan ini muncul sebagai jawaban terhadap pertanyaan mengenai potensi kenaikan PAD Kota Bandung, yang diketahui mengalami defisit Rp 600 miliar akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026.
Koordinasi dengan Kementerian Keuangan Jadi Pertimbangan
Usai peringatan Hari Santri Nasional di Plaza Balai Kota Bandung, Rabu (22/10/2025), Farhan kembali diminta menanggapi rencana kenaikan PBB. Ia menegaskan belum bisa mengambil keputusan karena harus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
“(Kenaikan PBB tahun 2026?) Belum tahu, ini saya justru mau ke Jakarta mau ketemu dulu sama Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Farhan menekankan bahwa meski ada rencana kenaikan PBB, pemerintah kota ingin memastikan masyarakat tidak terbebani.
“Kalau kenaikan rate sih tidak ada, tapi kan NJOP (nilai jual objek pajak) pasti naik yah. Kalau njop naik, senang nggak harga tanahnya naik? Itu mah kan sudah konsekuensi,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengaturan berbagai macam pajak dan retribusi saat ini dilakukan agar tidak membebani warga.
“Jadi kita lagi atur gimana caranya supaya berbagai macam pajak retribusi teh tidak membebani masyarakat. Apalagi sekarang kan pengetatan manajemen keuangan ya. Kami juga hampir tiap hari bolak-balik ke Kementerian Keuangan untuk bisa mengetahui sebetulnya arah pengelolaan keuangan itu mau seperti apa,” pungkas Farhan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
