bukamata.id – Evaluasi terhadap penggunaan anggaran tahun lalu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memasuki babak baru. Seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat secara resmi telah menyampaikan pandangan umum mereka mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Kamis (2/7/2026).
Ada hal menarik dalam jalannya sidang kali ini. Dari sekian banyak perwakilan parpol, hanya Fraksi PDI Perjuangan yang memilih memaparkan catatannya secara langsung di podium, sementara fraksi lainnya memilih menyerahkan berkas masukan secara tertulis.
“Sesuai dengan kesepakatan Badan Musyawarah, penyampaian pandangan umum secara lisan dibacakan oleh 1 fraksi, Fraksi PDIP. Sementara fraksi lainnya menyerahkan dokumen pandangan umum kepada pimpinan DPRD Jawa Barat sesuai mekanisme yang telah disepakati,” kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara.
Kelanjutan dari Nota Pengantar Gubernur
Sidang paripurna ini merupakan estafet dari agenda sebelumnya yang digelar pada 25 Juni lalu. Saat itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, hadir mewakili pihak eksekutif untuk menyerahkan nota pengantar gubernur terkait laporan keuangan daerah tersebut.
Sebelum pandangan umum ini diketok dalam paripurna, internal legislatif diklaim telah melakukan bedah anggaran secara maraton melalui rapat-rapat di tingkat komisi dan fraksi. Langkah ini penting untuk memastikan setiap rupiah yang keluar di tahun 2025 tepat sasaran.
“Alhamdulilah, semua fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025. Selanjutnya, sesuai dengan tahapan, gubernur akan memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi tersebut pada rapat paripurna 7 Juli 2026,” ucap Iswara.
Mengunci Angka Silpa untuk Modal APBD 2026
Bukan sekadar formalitas laporan akhir tahun, dokumen P2APBD ini memegang peran krusial bagi keberlanjutan program pembangunan di Jawa Barat. Salah satu poin paling krusial yang diburu dalam pembahasan ini adalah kepastian angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Nantinya, nominal Silpa yang disepakati dari buku anggaran 2025 tersebut akan langsung dikunci menjadi modal utama atau komponen penting dalam merancang struktur Perubahan APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 yang tengah berjalan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
