bukamata.id – Menjelang Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, mahasiswa menagih progres Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin dalam menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Ketua HMI Fakultas Dakwah Universitas Islam Bandung, Faris Jihadi Hanifa, mengatakan HJKB seharusnya tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“216 tahun Bandung itu seharusnya jadi momentum untuk bertanya, sudah sejauh mana pemerintah menyelesaikan persoalan yang setiap hari dihadapi warga?” kata Faris saat dihubungi Koran Mandala, Rabu (23/9/2026).
Menurut Faris, sedikitnya terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemkot Bandung, mulai dari pengelolaan sampah, kemacetan dan transportasi umum, banjir serta ketahanan lingkungan, hingga pemeliharaan infrastruktur.
Sampah
Faris menilai persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Bandung. Ia menyoroti dokumen perencanaan pemerintah daerah yang menurutnya masih mencatat adanya persoalan dalam optimalisasi pengelolaan sampah.
“Lagi dan lagi sampah ini sampai sekarang pemerintah itu belum bisa menjawab persoalan-persoalan tentang sampah ini. Dari mulai dokumen perencanaan Pemkot itu sendiri ternyata masih mencatat belum optimal penanganan sampah dan kebutuhan optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Bandung,” ungkapnya.
Pemkot Bandung sendiri memiliki Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandung 2024–2043 yang menargetkan terwujudnya sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk melalui pengurangan, pengolahan, pemanfaatan sampah, serta kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak.
Kemacetan dan Transportasi
Pada persoalan kemacetan, Faris menyoroti kondisi di kawasan Kiaracondong serta ketersediaan transportasi umum yang dinilainya masih menjadi tantangan.
“Dokumen kemacetan Kiaracondong, terutama di tahun 2026, itu mencatat tingginya kemacetan dan transportasi umum yang belum memadai. Di sisi lain, Pemkot baru pada Juli 2026 menetapkan subsidi angkutan massal metropolitan,” ujarnya.
Pemkot Bandung memang telah menetapkan subsidi angkutan massal metropolitan berbasis jalan di kawasan perkotaan Cekungan Bandung melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.1296-Dishub/2026 yang ditetapkan pada 30 Juli 2026.
Banjir dan Ketahanan Lingkungan
Faris juga menyoroti persoalan banjir dan ketahanan lingkungan sebagai isu yang menurutnya perlu ditangani dalam jangka panjang.
Ia mengaitkannya dengan status siaga darurat bencana yang ditetapkan Pemkot Bandung sepanjang 2026.
“Memang seharusnya dilihat karena ini merupakan persoalan jangka panjang. Pemkot itu sampai detik ini seharusnya menetapkan status siaga darurat karena cuaca ekstrem sejak Januari tahun 2026. Serta pada bulan September itu kan masih memiliki status siaga untuk kekeringan dan kebakaran lahan,” katanya.
Pemkot Bandung menetapkan status siaga darurat banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor pada 6 Januari 2026. Sementara status siaga darurat kekeringan serta kebakaran lahan ditetapkan pada 8 Juli 2026 dan masih berstatus berlaku hingga September 2026.
Infrastruktur
Persoalan lain yang disoroti Faris adalah pemeliharaan infrastruktur. Ia menilai perawatan infrastruktur dasar, termasuk drainase dan jalan, perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Infrastruktur di Kota Bandung itu belum sepenuhnya konsisten dirawat oleh pemerintah. Karena dokumen perencanaan pemerintah daerah itu sendiri mengidentifikasi persoalan pemeliharaan infrastruktur dasar, drainase, dan juga kualitas jalan sebagai isu yang perlu dan sangat-sangat harus ditangani,” tambahnya.
Faris menegaskan, kritik tersebut bukan berarti mahasiswa menuntut Pemkot Bandung menjadi pemerintahan yang sempurna. Namun, menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan capaian yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
“Kita bukannya meminta kepada Pemerintah Kota Bandung itu harus menjadi pemerintah yang sempurna, tidak. Tapi memang bagi saya, pemerintah itu sudah seharusnya berani menunjukkan progres yang bisa diukur dan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Faris, ukuran keberhasilan pemerintah tidak semata-mata terlihat dari kemeriahan perayaan HJKB. Ia menilai perhatian utama tetap perlu diarahkan pada penyelesaian persoalan yang dihadapi warga sehari-hari.
“Karena kota itu kan bukan dinilai dari seberapa meriah ulang tahunnya, tapi lebih ke seberapa serius pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,” tegasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
