bukamata.id – Perseteruan dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat memasuki babak baru di meja hijau. Dua pimpinan Kadin daerah, yakni Ketua Kadin Indramayu Mulyadi serta Ketua Kadin Garut Rajab Prijadi, resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Langkah perlawanan hukum ini ditempuh menyusul putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) atau gugatan tidak dapat diterima yang diketok oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Didampingi tim kuasa hukum yang beranggotakan Cacan Cahyadi, SH., Hotbin Sianipar, SH., Sampe Roy L Sianipar, SH., dan Muhammad S Arijaal, SH., MH., dokumen memori banding dengan ketebalan mencapai lebih dari 50 halaman tersebut telah diserahkan melalui kepaniteraan PN Jakarta Selatan pada Senin (16/11/2026).
Salah satu tim pengacara pembanding, Roy Sianipar, menjelaskan bahwa kliennya mendesak majelis hakim tinggi di PT Jakarta untuk menelaah ulang seluruh fakta persidangan yang telah dituangkan dalam berkas gugatan, replik, hingga kesimpulan sebelumnya. Selain itu, pihaknya meminta hakim tingkat banding memeriksa secara cermat setiap alat bukti tertulis maupun kesaksian dari para saksi dan ahli yang hadir di persidangan tingkat pertama.
Roy melontarkan kritik keras terhadap pertimbangan hakim PN Jakarta Selatan yang menilai gugatan kliennya kabur (obscuur libel). Ia menilai vonis tersebut sangat janggal, tidak berdasar, serta mengabaikan fakta persidangan.
“Saya katakan tidak jelas dan ngawur karena majelis yang diketuai Eman Sulaeman ini tidak sama sekali mempertimbangkan kesaksian para saksi dan ahli persidangan,” ujarnya.
Desakan Penunjukan Hakim Berintegritas
Menghadapi proses persidangan di tingkat banding, anggota kuasa hukum lainnya, Cacan Cahyadi, menaruh harapan besar kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun Mahkamah Agung agar menunjuk jajaran hakim yang berintegritas tinggi dan amanah demi menghadirkan keadilan substantif.
Pandangan serupa turut ditegaskan kembali oleh Roy Sianipar yang menilai putusan pada pengadilan tingkat pertama sama sekali jauh dari rasa keadilan bagi para pengurus Kadin daerah.
“Putusan yang dikeluarkan Hakim yang diketuai Eman Sulaiman tidak memenuhi rasa keadilan sama sekali,” tambahnya.
Perkara Belum Berkekuatan Hukum Tetap
Roy juga meluruskan anggapan keliru dari pihak lawan yang mengklaim kemenangan atas putusan NO tersebut. Ia menegaskan bahwa sengketa kepengurusan Kadin Jabar ini belum selesai dan belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
“Jangan euforia dulu seolah diframing sudah memenangkan perkara karena putusannya NO, jadi terlalu dini apabila ada pihak pihak yang mengaku menang karena putusannya juga belum mengadili materi perkara. Hendaknya dipahami bahwa ini baru putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) masih tersedia upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali,” ujar Roy berapi-api.
Lebih jauh, Roy membedah rincian putusan PN Jakarta Selatan yang tercatat hanya menerima eksepsi dari pihak Kadin Indonesia (T1, T3, T4, T5). Sebaliknya, eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat lainnya, termasuk Tergugat VII yakni Almer Faiq Rusydi, justru ditolak oleh majelis hakim.
“Hal ini teejadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat,” kata Roy.
Akar Kemelut Dualisme Kadin Jawa Barat
Polemik hukum ini berawal dari digelarnya dua Musyawarah Provinsi (Muprov) secara bersamaan pada 24 September 2025 lalu. Kala itu, Muprov di Bogor menetapkan Almer Faiq Rusydi sebagai ketua, sementara Muprov yang berlangsung di Hotel Preanger Bandung memilih Nizar Sungkar.
Pelaksanaan Muprov versi Bogor kemudian dipersoalkan oleh Kadin Kabupaten Garut dan Indramayu ke PN Jakarta Selatan karena dinilai menyalahi aturan main organisasi.
“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” kata Roy.
Menurut penuturan Roy, pihak Kadin pusat sebelumnya sempat berjanji akan memediasi pertemuan antara Almer dan Nizar guna meredam konflik internal tersebut. Namun alih-alih mendamaikan kedua kubu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie justru melantik Almer sebagai Ketua Kadin Jabar di Cirebon pada 27 November 2025.
Kekecewaan mendalam atas sikap Kadin pusat itulah yang memicu Kadin daerah se-Jawa Barat, melalui perwakilan Garut dan Indramayu, melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum bernomor register 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Dalam perkara ini, pihak tergugat mencakup Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bersama jajaran wakil ketua bidang organisasi, yakni Taufan, Widiyanto Daputro, dan Erwin Aksa.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










