bukamata.id – Upaya meminta perlindungan hukum bagi dua saksi dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE yang menyeret Bambang Soeharto (BS) sebagai tersangka di Polrestabes Bandung terus berlanjut.
Kali ini, Tim Kuasa Hukum Pemohon Tatang Surjana dan Wasti dari Simalango Law Firm mendatangi Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jalan Raya Bogor, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kedatangan mereka untuk mengajukan permohonan perlindungan bagi Wasti dan Tatang, yang sebelumnya berstatus sebagai saksi dalam perkara tersebut, namun kini justru dilaporkan balik ke Polda Jawa Barat.
Kedatangan tim hukum tersebut dipimpin Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, SH., MH., bersama Maruli Simalango, SH., M.Hum., Tahan Simalango, SH., dan Jonson Simalango, SH.
Duarjon mengatakan, permohonan tersebut diajukan lantaran kedua kliennya sebelumnya telah memberikan keterangan sebagai saksi di Polrestabes Bandung dengan iktikad baik. Namun, dalam perkembangan berikutnya, keduanya justru dilaporkan ke Polda Jabar oleh Bambang Soeharto.
“Kedatangan kita ke LPSK hari ini untuk mengajukan permohonan terhadap klien kita, Pak Tatang dan Ibu Wasti. Mereka sebelumnya adalah saksi yang telah memberikan keterangannya dengan iktikad baik di Polrestabes Bandung,” ucap Duarjon.
Menurutnya, saksi yang memberikan keterangan dengan iktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksiannya.
“Oleh karena itu, kami datang ke LPSK untuk memastikan bahwasanya saksi kami ini harus dilindungi oleh negara,” ujarnya.
Duarjon mengungkapkan, pihaknya mendapat sambutan baik dari petugas LPSK. Dalam pertemuan tersebut, tim kuasa hukum menjelaskan adanya laporan balik terhadap kedua saksi yang sebelumnya memberikan keterangan dalam perkara di Polrestabes Bandung.
Ia menyebut, pihak LPSK menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam permohonan perlindungan saksi.
“Kami sampaikan ada laporan balik dan mereka langsung mengatakan, kalau sudah laporan balik berarti ini kita sudah cocok, sudah pas ini. Kita harus melindungi,” ungkap Duarjon.
Ia berharap, LPSK dapat segera menindaklanjuti permohonan tersebut dan berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Siber Polda Jabar terkait laporan yang menjerat kedua kliennya.
Duarjon juga menyampaikan bahwa petugas LPSK memberikan informasi mengenai proses tindak lanjut permohonan. Pihaknya diberi penjelasan bahwa dalam waktu maksimal 14 hari akan ada informasi lanjutan, termasuk penunjukan petugas yang menangani permohonan tersebut.
Soroti Perlindungan Saksi dalam KUHAP dan UU Perlindungan Saksi
Dalam kesempatan yang sama, Duarjon kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi telah diatur dalam sejumlah ketentuan perundang-undangan.
Ia merujuk pada Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurutnya, ketentuan tersebut memberikan perlindungan kepada saksi yang menyampaikan keterangan dengan iktikad baik agar tidak dituntut secara pidana maupun perdata atas kesaksian yang diberikan.
Duarjon menilai perlindungan tersebut penting, terlebih Wasti dan Tatang telah membantu penyidik dalam mengungkap perkara yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango.
“Apalagi saksi kita ini telah membantu penyidik di Polrestabes Bandung. Atas kesaksiannya, mereka membantu membuat terang peristiwa pidana di Polrestabes Bandung,” ujarnya.
Ia khawatir apabila saksi yang memberikan keterangan justru dilaporkan kembali, masyarakat akan enggan memberikan kesaksian ketika dibutuhkan dalam proses penegakan hukum.
“Jangan sampai saksi seolah-olah mau diintimidasi dan dilaporkan lagi. Nanti ke depan enggak akan ada yang berani bersaksi. Orang yang sudah melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tidak akan berani lagi menjadi saksi kalau sedikit-sedikit dilaporkan atas kesaksiannya,” tambahnya.
Kuasa Hukum Sebut Ada Dugaan Intimidasi terhadap Saksi
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Tahan Simalango, SH., menilai pelaporan terhadap Wasti dan Tatang perlu menjadi perhatian serius karena keduanya berstatus sebagai saksi dalam perkara yang masih berjalan di Polrestabes Bandung.
Menurut Tahan, pihaknya tidak bermaksud menghalangi hak setiap warga negara untuk membuat laporan polisi. Namun, ia menilai pelaporan terhadap saksi ketika perkara utama masih berproses berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap saksi.
“Jadi, klien kami adalah terlapor di Polda Jabar dalam kapasitasnya dia sebagai saksi di Polrestabes Bandung. Hak daripada pelapor untuk melaporkan, tetapi saksi kami ini hanya memberikan keterangan dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Saksi itu dilindungi oleh undang-undang,” kata Tahan.
Ia juga mengungkapkan bahwa kedua kliennya telah berusia lanjut. Bahkan, salah satunya disebut hampir berusia 80 tahun sehingga pihaknya khawatir proses pelaporan tersebut dapat menimbulkan beban psikologis.
“Kami bukannya melarang untuk melaporkan, tetapi menurut kami, perkara yang sedang berjalan ini sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai ada tekanan terhadap saksi yang sudah membantu proses penegakan hukum,” imbuhnya.
Tahan menilai pelaporan tersebut sebagai bentuk dugaan intimidasi terhadap saksi. Karena itu, pihaknya meminta agar proses penanganan laporan di Polda Jabar memperhatikan ketentuan perlindungan saksi.
Ia juga menyebut LPSK akan menindaklanjuti permohonan yang telah diajukan. Menurut informasi yang diterima tim hukum, dalam waktu maksimal 14 hari akan ada pemberitahuan mengenai hasil permohonan tersebut.
“Setelah itu, LPSK akan membuat surat ke Polda Jabar, kira-kira untuk meng-hold dulu kasus ini, supaya kasus yang di Polrestabes dulu dijalankan,” jelasnya.
Harapkan LPSK dan Polda Jabar Segera Berkoordinasi
Kuasa hukum lainnya, Jonson Simalango, SH., menambahkan bahwa kedatangan tim ke LPSK bertujuan memastikan kedua kliennya memperoleh perlindungan hukum sebagai saksi yang kini berstatus terlapor.
Ia menyebut seluruh dokumen persyaratan yang diminta LPSK telah diserahkan oleh tim kuasa hukum.
“Jadi, kedatangan Simalango Law Firm ke LPSK ini untuk meminta perlindungan hukum terhadap klien kami yang merupakan saksi dan dilaporkan ke Polda Jabar. Pihak LPSK akan berusaha semaksimal mungkin karena kelengkapan dokumen yang mereka butuhkan sudah kita berikan,” ujar Jonson.
Ia berharap LPSK dapat segera memberikan kepastian tindak lanjut atas permohonan perlindungan tersebut.
Menurut Jonson, apabila masih terdapat kekurangan dokumen, pihak LPSK telah memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum untuk melakukan koordinasi dan melengkapinya dalam waktu 14 hari.
Sementara itu, tim kuasa hukum juga berharap Polda Jabar dapat berkoordinasi dengan LPSK agar penanganan laporan terhadap Wasti dan Tatang tetap memperhatikan hak-hak mereka sebagai saksi.
Duarjon menegaskan, pihaknya menginginkan adanya kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi kedua kliennya agar tidak mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung.
Dengan pengajuan permohonan ke LPSK ini, Simalango Law Firm berharap perlindungan terhadap saksi dapat diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan, sementara perkara utama yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango tetap berjalan sesuai proses hukum.
Untuk diketahui, laporan terhadap Wasti dan Tatang merupakan perkembangan lanjutan dari perseteruan hukum antara John Binsar Tua Simalango dengan Bambang Soeharto yang sebelumnya bergulir di Satreskrim Polrestabes Bandung.
Perkara tersebut bermula dari laporan John Binsar Tua Simalango dengan Nomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam perkara itu, Bambang Soeharto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2026 atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik.
Penetapan tersangka tersebut sebelumnya telah diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusan praperadilan kedua pada 26 Agustus 2026, PN Bandung menyatakan penetapan tersangka terhadap Bambang Soeharto sah secara hukum.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










