bukamata.id – Universitas Pasundan (Unpas) Bandung mengambil langkah tegas dengan mencopot status kepegawaian seorang dosen tetap yang terbukti melanggar aturan dalam perkara kekerasan seksual di lingkungan akademik. Sanksi pemecatan ini dijatuhkan setelah pihak rektorat merampungkan rangkaian penyelidikan internal atas kasus yang sempat menyulut gelombang unjuk rasa mahasiswa Fakultas Hukum (FH).
Keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut resmi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 947/YPTP/SK/C.1/XI/2026. Penerbitan surat ini menjadi muara dari proses audit dan penyelidikan yang digarap oleh tim khusus kampus bersama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) BK-ULD.
Wakil Rektor Unpas, Cartono, menjelaskan bahwa langkah cepat sudah diambil institusi sejak awal mencuatnya laporan dugaan pelanggaran susila yang menyeret tenaga pengajar tersebut.
“Universitas Pasundan sebelumnya telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen tersebut,” kata Cartono dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Tahapan pemeriksaan kemudian diperdalam secara menyeluruh oleh Satgas PPKPT BK-ULD. Guna menjamin objektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi kampus, jajaran pimpinan juga turut menyerap pertimbangan dari Komisi Etika dan Disiplin pada Senat Universitas sebelum mengetuk palu keputusan.
Dari seluruh fakta dan bukti yang terhimpun dalam berita acara pemeriksaan, pihak rektorat sepakat menjatuhkan sanksi terberat berupa pemecatan permanen.
“Berdasarkan hasil penanganan tersebut, universitas mengambil keputusan untuk memberhentikan dosen yang bersangkutan dari statusnya sebagai dosen tetap Unpas,” tegasnya.
Tak sekadar menghukum pelaku, pihak kampus juga menjamin pemulihan hak dan kondisi psikologis para penyintas lewat fasilitas pendampingan dari PPKPT BK-ULD. Pola pendampingan ini dirancang spesifik menyesuaikan kebutuhan setiap korban.
Cartono menggarisbawahi bahwa ketegasan ini merupakan cerminan sikap institusi dalam menutup ruang gerak bagi segala bentuk perilaku menyimpang di dunia pendidikan tinggi.
“Kami berkomitmen menjadikan institusi Universitas Pasundan sebagai kampus yang nyaman, aman, dan terbebas dari segala bentuk tindak kekerasan,” tegasnya.
Di sisi lain, manajemen universitas turut mengutarakan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas kegaduhan yang sempat timbul menyusul ramainya pemberitaan perkara ini. Pihaknya juga menghargai atensi masyarakat yang terus mengawal marwah dan integritas lembaga pendidikan tersebut.
“Universitas Pasundan menyampaikan permohonan maaf atas keresahan masyarakat yang muncul akibat pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen tersebut,” ujarnya.
Menengok ke belakang, skandal dugaan pelecehan seksual di lingkungan Unpas ini mulai terkuak ke permukaan pada 10 Oktober 2026. Kasus ini viral di jagat maya usai sejumlah aduan mahasiswi yang menjadi korban masuk ke meja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unpas.
Kala itu, Ketua Umum BEM FH Unpas, Dhean Salvez Ilhammy, membeberkan bahwa pihaknya telah menghimpun belasan aduan dengan indikasi keterlibatan beberapa orang terduga pelaku di lingkungan kampus.
“Untuk terakhir itu kita mendapat ada 13 laporan, dan terdapat kurang lebih 4 sampai 6 terduga dugaan pelaku,” tuturnya sebagaimana diberitakan detikJabar, Rabu (14/10/2026).
Buntut dari lambannya penanganan awal saat itu memicu ratusan mahasiswa FH Unpas menggelar aksi protes di pelataran kampus Jalan Lengkong Besar, Kota Bandung, pada 14 Oktober 2026. Dalam orasinya, massa menuntut pengusutan tuntas, jaminan perlindungan korban, serta pemecatan oknum pengajar yang terbukti bersalah demi mengembalikan fungsi kampus sebagai ruang aman bagi seluruh civitas academica.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










