bukamata.id – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai total Rp900 ribu kembali menyedot perhatian kalangan buruh dan karyawan menjelang tutup tahun. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah merilis aturan main beserta kriteria bagi pekerja yang berhak mengantongi dana bantuan tersebut.
Skema penyaluran BSU tahun ini dirancang untuk tiga bulan sekaligus—yakni Oktober, November, dan Desember 2026—dengan alokasi Rp300 ribu per bulan. Artinya, pekerja yang lolos verifikasi akan menerima transferan dana utuh sebesar Rp900 ribu dalam satu kali pencairan.
Di tengah penantian jadwal transfer, muncul keraguan besar di kalangan pekerja yang baru saja kehilangan pekerjaan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK): apakah mereka masih punya hak atas bantuan subsidi gaji ini?
Kunci jawabannya terletak pada satu syarat krusial, yakni status kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan hingga batas waktu Agustus 2026.
Aturan Main Bagi Korban PHK di BSU 2026
Merujuk pada penjelasan resmi di laman FAQ BPJS Ketenagakerjaan, buruh atau karyawan yang mengalami PHK tetap punya peluang mengantongi BSU 2026 sebesar Rp900.000, asalkan waktu pemutusannya terjadi setelah Agustus 2026 dan seluruh kriteria dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 terpenuhi.
Syarat mutlaknya adalah pekerja wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 31 Agustus 2026. Dalam definisi resmi, peserta aktif berarti pekerja masih rutin membayarkan iuran dan belum dilaporkan berhenti bekerja atau berstatus nonaktif hingga akhir bulan Agustus tersebut.
Jadi, apabila surat PHK baru diterima pada September 2026 atau bulan-bulan setelahnya, nama pekerja tetap masuk dalam radar calon penerima BSU.
8 Syarat Lengkap Penerima BSU 2026 (Termasuk Korban PHK)
Meski berstatus korban PHK pasca-Agustus 2026, calon penerima tetap harus lolos saringan delapan persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI): Dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid.
- Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar aktif membayar iuran hingga batas akhir Agustus 2026.
- Batas Maksimal Gaji: Memiliki penghasilan paling banyak Rp3.500.000 per bulan.
- Penyesuaian Wilayah UMP/UMK: Bagi pekerja di daerah dengan UMK di atas Rp3.500.000, batas gaji disesuaikan mengikuti besaran UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh (atau mengacu pada UMP jika kabupaten/kota tidak menetapkan UMK).
- Komponen Upah: Besaran gaji dihitung dari upah pokok dan tunjangan tetap sesuai laporan terakhir perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- Bukan Abdi Negara: Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, maupun anggota Polri.
- Kepemilikan Rekening: Mempunyai rekening aktif di bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BSI) atau skema penyaluran yang ditetapkan pemerintah.
- Prioritas Non-Penerima Bansos Lain: Diutamakan bagi pekerja yang tidak sedang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Fitur Cek NIK BSU Kemnaker Belum Bisa Diakses
Seiring tingginya antusiasme pekerja untuk mengecek status kepesertaan menggunakan NIK, laman resmi Kemnaker ternyata belum membuka akses pengecekan mandiri.
Pada portal resmi bsu.kemnaker.go.id, kolom menu bertuliskan “Cek NIK Penerima” memang sudah terpampang. Namun, saat tautan tersebut ditekan, sistem belum menyediakan kolom pengisian NIK dan justru menggulir layar pengunjung ke bagian paling bawah situs.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Sesditjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Agatha Widianawati, mengonfirmasi bahwa fitur pengecekan data penerima memang sengaja belum diaktifkan karena tahap persiapan masih berjalan.
“Karena BSU-nya masih berproses, jadi pengecekan NIK juga belum (bisa) dibuka,” ujar Agatha, Sabtu (14/11/2026).
Hingga berita ini diturunkan, Kemnaker belum merilis tanggal pasti pembukaan fitur cek NIK maupun jadwal dimulainya transfer dana ke rekening pekerja.
Link Resmi dan Target Penyaluran BSU 2026
Masyarakat diimbau untuk hanya memantau perkembangan BSU 2026 melalui kanal resmi pemerintah guna menghindari jeratan tautan palsu (phishing) yang mencuri data NIK maupun nomor rekening. Berikut alamat portal resminya:
- Portal Utama BSU Kemnaker:
[https://bsu.kemnaker.go.id/](https://bsu.kemnaker.go.id/) - Tautan Pengecekan Mandiri:
[https://bsu.kemnaker.go.id/#pengecekanMandiri](https://bsu.kemnaker.go.id/#pengecekanMandiri)
Program BSU periode Oktober–Desember 2026 ini diproyeksikan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan total anggaran mencapai hampir Rp12 triliun. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Terkait metode pencairan, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah mengarahkan seluruh dana BSU Rp900 ribu dikirimkan langsung melalui rekening bank masing-masing pekerja, sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo untuk memperluas inklusi perbankan.
“BSU biasanya kan ditransfer. Tidak lewat (PT Pos Indonesia), tapi sekarang kan arahan presiden semua harus punya rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sambil menanti rampungnya proses administrasi pencairan di Kementerian Keuangan, para pekerja disarankan rutin mengecek pembaruan di situs Kemnaker serta memastikan laporan data upah dan status kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan tidak bermasalah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










