bukamata.id – Setelah terkatung-katung selama hampir dua dekade di meja legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya mengetok palu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ketua DPR Puan Maharani memastikan seluruh rangkaian pembahasan hingga pengambilan keputusan berjalan murni sesuai koridor konstitusi tanpa adanya intervensi ataupun tekanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan tepat sebelum memimpin pengesahan regulasi krusial itu dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” kata Puan sebelum mengesahkan UU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu secara tegas menepis anggapan bahwa lahirnya undang-undang ini dipicu oleh desakan pihak tertentu. Ia menekankan bahwa sejak tahap perumusan awal hingga dibawa ke tingkat paripurna, parlemen bekerja secara independen dan matang.
“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.
Puluhan Rapat dan Penyerapan Aspirasi Akar Rumput
Dalam kesempatan yang sama, Puan merinci panjangnya proses penyusunan beleid tersebut guna menjamin kualitas hukum sekaligus mencegah benturan norma dengan aturan yang sudah ada. Sedikitnya 80 kali forum pertemuan telah dilalui sebelum naskah undang-undang dinyatakan siap disahkan.
“Tadi juga dijelaskan sudah dilakukan meaningful participation, 80 kegiatan RDP dan RDPU, dan lakukan kunjungan kerja di 18 provinsi untuk dapat masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan sudah kunjungan ke 46 dapil pemilihan untuk serap aspirasi akar rumput. Sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tak tumpang tindih dengan undang-undang lain, seperti KUHP dan KUHAP,” tutur dia.
Rapat paripurna beragendakan tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Puan memimpin jalannya sidang didampingi jajaran wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Prosesi pengesahan diawali dengan pemaparan laporan kerja oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman. Usai laporan diterima, Puan langsung meminta persetujuan seluruh anggota dewan yang hadir di ruang sidang.
“Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab forum paripurna.
Sementara itu, dari unsur eksekutif, pemerintah mengutus sejumlah pejabat tinggi untuk menyaksikan pengesahan tersebut, di antaranya Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










