bukamata.id – Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, memberikan klarifikasi terkait kekecewaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas rombongan Sekretariat Daerah (Setda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebut menyerobot antrean rombongan kabupaten/kota dalam Kirab Budaya HUT ke-80 Jawa Barat.
Menurut Herman, keputusan rombongan Setda dan OPD untuk berjalan lebih dulu bukan karena kesengajaan, melainkan akibat keterlambatan rombongan kabupaten/kota yang tertinggal hampir satu jam dari jadwal semula.
“Ya kemarin yang Setda dan OPD itu kebetulan saya ada di lokasi, di Balai Kota. Rangkaian kabupaten itu tertinggal hampir satu jam. Kalau kami menunggu, berarti ada keterlambatan yang makin panjang,” kata Herman saat dikonfirmasi di Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Rabu (20/8/2025).
Herman menuturkan, ia bersama rombongan Setda dan OPD sempat menunggu sekitar 15 menit. Namun, demi mengefektifkan waktu dan mencegah jalur kirab kosong terlalu lama hingga berpotensi dimasuki kendaraan, rombongan akhirnya berjalan lebih dulu.
“Tidak ada sedikitpun niat kami ingin mendahului. Justru kami berharap rombongan kabupaten segera masuk. Tapi dicek ke arah selatan, ternyata posisinya masih jauh,” jelasnya.
Situasi ini sempat membuat Dedi Mulyadi kecewa dan meninggalkan panggung kehormatan sebelum acara selesai. Herman mengakui bahwa dirinya bersama panitia langsung mendapat evaluasi dari Dedi pada malam harinya.
“Tadi malam kami langsung evaluasi dengan Pak Gubernur. Saya ditegur, karena apapun juga tidak ada prajurit yang salah. Artinya semua kembali pada pimpinan,” ungkap Herman.
Evaluasi yang dilakukan mencakup teknis pelaksanaan kirab yang dinilai masih kurang optimal. Dedi, kata Herman, menginginkan agar penyelenggaraan tahun depan bisa lebih tertib, meriah, dan sesuai konsep kirab budaya yang menampilkan rangkaian cerita sejarah daerah.
Herman juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, khususnya terkait ketidaknyamanan yang muncul akibat insiden tersebut.
“Saya Sekda Provinsi Jawa Barat menyampaikan permintaan maaf. Itu semua karena keterbatasan dan kekurangan kami di provinsi yang mungkin kurang antisipatif, terutama terkait membludaknya partisipasi dari 27 kabupaten/kota,” ucapnya.
Sebagai langkah perbaikan, Dedi Mulyadi mengarahkan agar mulai tahun depan rombongan Setda dan OPD melebur dengan rombongan kabupaten/kota. Para kepala dinas akan ditugaskan menjadi Liaison Officer (LO) yang mendampingi langsung setiap rombongan daerah.
“Pak Gubernur mengarahkan, tahun depan OPD akan larut di kabupaten/kota. Kepala OPD akan mendampingi bupati. Jadi sejak sekarang disiapkan, bukan hanya untuk 2026,” pungkas Herman.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News











