bukamata.id – Kebijakan baru dari pemerintah pusat yang kembali mengizinkan kegiatan rapat dan pertemuan di hotel disambut positif oleh pelaku industri pariwisata di Kota Bandung. Langkah ini dinilai menjadi angin segar bagi sektor yang sempat lesu akibat larangan kegiatan pemerintahan di hotel yang diberlakukan sejak awal tahun 2025.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memberikan sinyal hijau kepada pemerintah daerah untuk menggelar berbagai kegiatan di hotel maupun restoran. Pernyataan itu disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, Rabu (4/6/2025).
Menanggapi hal ini, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan, menyatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pimpinan daerah. Namun ia tidak menampik bahwa kebijakan ini bisa memberikan dorongan positif bagi industri perhotelan yang terdampak cukup parah.
“Kami masih menunggu instruksi dari pimpinan, tapi jelas ini jadi angin segar, terutama bagi teman-teman di sektor pariwisata, khususnya perhotelan,” ujarnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (10/6/2025).
Hotel Bintang 3 Terdampak, PHK dan Perumahan Karyawan Terjadi
Nuzrul mengungkapkan bahwa selama pembatasan berlangsung, beberapa hotel di Bandung mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Bahkan, sejumlah hotel bintang tiga diketahui telah merumahkan karyawannya, termasuk manajemen tingkat atas seperti General Manager (GM).
“Data terakhir yang saya ketahui, ada tiga hotel yang GM-nya terkena dampak langsung. Beberapa karyawan lainnya juga sudah dirumahkan,” jelasnya.
Menanti APBD Perubahan untuk Kegiatan Rapat di Hotel
Meskipun kebijakan pusat telah diumumkan, pelaksanaan kegiatan di hotel oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Bandung masih belum terlihat signifikan. Menurut Nuzrul, hal ini disebabkan oleh ketentuan anggaran murni di APBD yang sebelumnya tidak mengalokasikan dana untuk kegiatan di luar kantor.
“Kemungkinan baru akan terlihat efeknya setelah ada APBD perubahan. Karena saat APBD murni disusun, masih mengikuti kebijakan efisiensi dari pusat,” tambahnya.
Efek Domino ke Sektor Lain: Kafe, Oleh-Oleh, dan PAD
Penurunan aktivitas rapat dan kegiatan pemerintahan di hotel juga berdampak luas ke sektor lain, seperti restoran, kafe, hingga pedagang oleh-oleh. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengusaha hotel, tetapi juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata dan jasa.
“Kalau hotel sepi, otomatis pajaknya turun. Lalu efeknya menjalar ke sektor lain, mulai dari tempat makan hingga toko oleh-oleh. Ekosistem pariwisata ini sangat terhubung satu sama lain,” jelasnya.
Harapan Kembali Bangkitnya Industri Pariwisata Bandung
Kota Bandung selama ini dikenal sebagai salah satu tujuan favorit untuk kegiatan pemerintahan dari berbagai kementerian dan lembaga. Dengan pelonggaran kebijakan ini, pelaku pariwisata berharap tingkat hunian hotel meningkat dan sektor ini bisa kembali bergeliat.
“Kita berharap kebijakan ini jadi momentum pemulihan. Kalau daerah sudah mengikuti langkah pusat, kegiatan di hotel akan kembali menggeliat, dan pariwisata pun kembali hidup,” pungkas Nuzrul.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
