bukamata.id – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini kosong. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut lembaganya punya waktu paling lama 60 hari untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan Gibran.
Penggantinya tidak dipilih lewat pemilu. Konstitusi mengatur jalurnya sendiri: Presiden mengajukan dua nama calon, lalu MPR memilih salah satunya dalam sidang.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Lalu, seperti apa tahapan lengkapnya?
1. Gibran Serahkan Surat Berhenti ke MPR
Prosesnya dimulai saat Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit.
Menurut Muzani, Gibran meminta agar pengunduran dirinya segera diproses. Namun dalam pertemuan tersebut, Gibran tidak menyampaikan alasan spesifik di balik keputusannya.
Muzani kemudian menyatakan jabatan wakil presiden kosong terhitung sejak Kamis, 12 November 2026. MPR lalu menggelar rapat pimpinan untuk membahas langkah konstitusional berikutnya.
2. MPR Minta Presiden Ajukan Dua Nama
Setelah menerima surat Gibran, MPR meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden. Muzani menyebut Presiden punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR diterbitkan untuk menyerahkan kedua nama itu.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, kewenangan menentukan dua calon sepenuhnya ada di tangan Presiden. Sebelum menetapkan nama, Presiden bisa berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk partai politik koalisi.
3. MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Tim Ad Hoc
MPR bergerak cepat. Pada Jumat (13/11/2026), MPR menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Ada empat agenda utama yang dibahas:
- Menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran.
- Mengirim surat kepada Presiden Prabowo agar segera mengajukan dua nama calon.
- Membentuk tim verifikasi untuk memeriksa dokumen dan persyaratan kedua calon.
- Membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan Ketetapan MPR tentang pengesahan wakil presiden terpilih.
Muzani memastikan pimpinan MPR akan segera mengirim surat permintaan dua nama calon kepada Presiden.
4. MPR Pilih Satu dari Dua Calon
Setelah Presiden menyerahkan dua nama, MPR memverifikasi persyaratan masing-masing calon. Keduanya lalu dibawa ke sidang paripurna MPR untuk dipilih.
Aturan teknisnya ada di Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Artinya, Presiden tidak bisa langsung menunjuk satu orang untuk mengisi kursi wakil presiden. Harus ada dua calon, dan MPR yang memutuskan.
5. Pelantikan Ditargetkan 2 Desember 2026
MPR menargetkan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran rampung pada Rabu, 2 Desember 2026. Target ini disampaikan Muzani usai rapat gabungan, Jumat (13/11/2026).
Jadwal itu jauh lebih cepat dari batas 60 hari yang diberikan konstitusi. Tujuannya agar kursi wakil presiden tidak kosong terlalu lama. Pemerintah sebelumnya juga menargetkan seluruh proses selesai sebelum akhir Desember 2026.
Berhenti atau Diberhentikan? Ini Bedanya
Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyoroti soal istilah. Menurutnya, UUD 1945 tidak mengenal istilah “mundur”. Konstitusi hanya memakai istilah “berhenti” atau “diberhentikan”.
Karena itu, surat yang disampaikan pejabat negara secara pribadi tetap harus ditindaklanjuti lewat mekanisme kelembagaan. Abdul Fickar menjelaskan, kewenangan memberhentikan presiden dan wakil presiden ada pada MPR. Pengisian jabatan penggantinya pun dilakukan MPR, berdasarkan dua nama yang diajukan Presiden.
Jalur ini berbeda dengan pemakzulan. Pemberhentian lewat pemakzulan punya tahapan sendiri yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi.
Dengan aturan tersebut, jalan konstitusional untuk mengisi kursi wakil presiden sudah jelas. Presiden mengajukan dua calon, MPR yang memilih.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
