bukamata.id – Penanganan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pencemaran nama baik yang menyeret Bambang Soeharto (BS) sebagai tersangka terus bergulir.
Kali ini, dua orang saksi dari pihak John Binsar Tua Simalango (JB) yakni Wasti dan Tatang menjalani pemeriksaan setelah dilaporkan balik oleh BS ke Polda Jawa Barat atas dugaan pengungkapan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/1644/IX/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, tertanggal 29 Agustus 2026, atas nama pelapor Bambang Soeharto.
Menanggapi laporan tersebut, Tim Kuasa Hukum Wasti dan Tatang dari Simalango Law Firm mendatangi Mapolda Jabar untuk mendampingi kedua kliennya yang berstatus sebagai terlapor, Jumat (13/11/2026).
Ketua Tim Kuasa Hukum, Duarjon Simalango, SH., MH., mengatakan, laporan terhadap Wasti dan Tatang berkaitan dengan dugaan pengungkapan data pribadi yang disangkakan melanggar Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Menurut Duarjon, persoalan tersebut menjadi perhatian pihaknya lantaran Wasti dan Tatang sebelumnya merupakan saksi dalam perkara dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango ke Polrestabes Bandung.
Ia menilai, laporan balik tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena objek yang dipersoalkan diduga berkaitan dengan keterangan kedua saksi saat menjalani pemeriksaan di Polrestabes Bandung.
“Ini kan jadi aneh. Masa keterangan kesaksian yang diberikan oleh Ibu Wasti dan Pak Tatang selama di Polrestabes, itu yang dilaporkan oleh Pak Bambang Soeharto ke Cyber Polda,” ujar Duarjon saat ditemui di Mapolda Jabar.
Duarjon mengingatkan, apabila seseorang yang memberikan kesaksian justru berpotensi dilaporkan atas keterangannya, hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan preseden buruk bagi perlindungan saksi dalam proses penegakan hukum.
Ia merujuk pada ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam ketentuan tersebut, saksi memiliki hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikan, kecuali apabila kesaksian atau laporan tersebut disampaikan tanpa iktikad baik.
Selain itu, perlindungan terhadap saksi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10, diatur bahwa saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli yang memberikan keterangan, kesaksian, maupun laporan dengan iktikad baik tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.
“Kalau saksi dilaporkan atas kesaksiannya, ini menjadi prosedur yang buruk. Nanti tidak akan ada yang mau menjadi saksi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Duarjon mempertanyakan dasar laporan tersebut. Sebab, menurutnya, berdasarkan screenshot yang menjadi objek laporan, pihaknya tidak menemukan adanya data pribadi pelapor sebagaimana yang dituduhkan.
“Kenapa tiba-tiba bisa terbit LP yang menurut pelapor, Pak Tatang sama Bu Wasti ini telah mengungkapkan data diri pribadi pelapor, sementara dalam isi screenshot itu tidak ada data diri pelapor? Nah, ini menjadi aneh bagi kami,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya menyatakan tetap menghormati proses hukum dan akan memberikan pendampingan kepada kedua kliennya selama penanganan laporan berlangsung.
Duarjon juga mengungkapkan, pihaknya menduga laporan terhadap kedua saksi tersebut merupakan respons atas perkara sebelumnya yang masih berjalan di Polrestabes Bandung. Namun, ia menegaskan hal tersebut merupakan penilaian dari pihak kuasa hukum.
Menurutnya, kedua persoalan hukum tersebut sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme hukum masing-masing tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kalau kami menduga, ini pelapor di Polda, yaitu Pak BS, sudah kalang kabut atau panik atas laporan Pak JBS di Polrestabes Bandung. Saran kami, ini ada satu masalah, mari selesaikan satu masalah. Jangan menimbulkan masalah lain,” katanya.
Sebagai langkah lanjutan, Simalango Law Firm berencana menyurati Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan hukum bagi Wasti dan Tatang.
Permintaan tersebut, kata Duarjon, diperlukan agar kedua kliennya mendapatkan kepastian dan perlindungan selama menjalani proses hukum sebagai terlapor.
“Objek yang dilaporkan ini terkait keterangan Ibu Wasti dan Pak Tatang yang diberikan di Polrestabes. Kesaksian itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak semata-mata saksi yang memberikan keterangannya lantas bisa dilaporkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila terdapat keberatan terhadap keterangan saksi, mekanisme pengujiannya dapat dilakukan melalui proses persidangan.
Karena itu, pihaknya berharap penyidik Polda Jabar dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan mengedepankan ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan saksi.
“Harapan kami kepada penyelidik yang menangani perkara ini, kami berharap ditangani secara profesional dan objektif. Jangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan itikad baik justru dikriminalisasi,” imbuhnya.
Di sisi lain, Duarjon yang juga kuasa hukum John Binsar Tua Simalango juga menyampaikan perkembangan perkara utama yang dilaporkan John Binsar Tua Simalango terhadap Bambang Soeharto di Polrestabes Bandung.
Ia menyebut pihaknya memperoleh informasi bahwa berkas perkara tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan. Namun, tim kuasa hukum masih menunggu kepastian apakah terdapat petunjuk atau kelengkapan tambahan dari pihak kejaksaan.
“Informasi yang kami dengar, sepertinya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Cuma kita masih menunggu dari ke kejaksaan apakah masih ada petunjuk atau tidak,” tandasnya.
Dengan perkembangan tersebut, pihak kuasa hukum berharap kedua perkara dapat ditangani sesuai koridor hukum dan tidak mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Untuk diketahui, laporan terhadap Wasti dan Tatang merupakan perkembangan lanjutan dari perseteruan hukum antara John Binsar Tua Simalango dengan Bambang Soeharto yang sebelumnya bergulir di Satreskrim Polrestabes Bandung.
Perkara tersebut bermula dari laporan John Binsar Tua Simalango dengan Nomor LP/B/1467/X/2025/SPKT/Polrestabes Bandung/Polda Jawa Barat tertanggal 6 Oktober 2025.
Dalam perkara itu, Bambang Soeharto telah ditetapkan sebagai tersangka pada 4 Maret 2026 atas dugaan pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik.
Penetapan tersangka tersebut sebelumnya telah diuji melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusan praperadilan kedua pada 26 Agustus 2026, PN Bandung menyatakan penetapan tersangka terhadap Bambang Soeharto sah secara hukum.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
