bukamata.id – Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diplot untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) kini tengah berada di bawah sorotan tajam masyarakat. Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang diwajibkan bagi para peserta program ini berujung tragis setelah dilaporkan adanya lima orang peserta yang mengembuskan napas terakhir selama masa pelatihan.
Isu ini kian memanas di jagat maya setelah sebuah potongan video amatir beredar luas dan mendadak viral. Dalam rekaman tersebut, tampak para peserta SPPI—yang mayoritas merupakan perempuan—tengah memegang senjata api. Dengan gestur tubuh yang tampak tegang dan waswas layaknya prajurit di medan laga, aksi mereka disaksikan oleh barisan peserta lainnya yang berada di lokasi.
Respons KSP Dudung Abdurachman: Sempat Heran di Awal
Sorotan publik ini memicu respons dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Mantan Kasad tersebut blak-blakan mengaku bahwa dirinya sempat merasa janggal saat pertama kali melihat rekaman video latihan para sarjana tersebut.
“Ya itu memang saya lihat. Saya juga seorang militer ya, awalnya saya berpikir ini latihan model apa ini. Model ya artinya masing-masing satuan kan ada berbeda ininya. Rupanya memang saya juga awalnya kok ada latihan seperti ini. Tapi pendidikan militer itu rata-rata seperti itu,” ujar Dudung kepada awak media di Sumedang, Selasa (30/6/2026).
Sembari bernostalgia tentang masa-masa awalnya menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil), Dudung menjabarkan struktur pertahanan yang berlaku di tanah air. Menurutnya, latihan semacam ini memiliki korelasi erat dengan doktrin keamanan nasional.
“Karena memang kita ini kan mengandung sistem pertahanan rakyat semesta. Jadi ada komponen utama, ada komponen cadangan, ada komponen pendukung. Komponen pendukung itu salah satunya adalah rakyat. Kalau di luar negeri itu kan ada wajib bela negara, ada wajib militer, kalau di kita tidak,” katanya.
Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dan Aturan Angkat Senjata
Lebih lanjut, Dudung menguraikan mengapa pemahaman dasar militer bagi sipil dianggap penting dalam konteks pertahanan negara. Di Indonesia, masyarakat diposisikan sebagai komponen pendukung yang sewaktu-waktu bisa digerakkan jika stabilitas negara terancam.
“Makanya sudah mulai ada undang-undang yang mengatur tentang bela negara dan dilatih. Karena kalau sistem pertahanan rakyat semesta itu ke depan itu akan kalau misalnya terjadi perang gerilya, jadi rakyat itu sudah bisa dipersenjatai. Kalau di luar negeri kan kalau tidak masuk wajib militer itu ditahan. Di Singapura, di Amerika, di mana-mana, di Korea, di Jepang, kalau di kita tidak ada seperti itu,” jelasnya.
Meski begitu, Dudung meluruskan persepsi liar yang berkembang di media sosial. Ia memastikan bahwa para peserta SPPI tersebut tidak sedang dicetak untuk menjadi mesin perang atau pasukan tempur layaknya prajurit TNI profesional. Kegiatan menenteng senjata tersebut murni sebatas orientasi dasar.
“Mungkin kalau kemarin dilatih seperti itu ya menurut saya pengenalan awal saja. Tidak kemudian akhirnya bagaimana mengatasi hambatan, mengatasi musuh, mengejar musuh, tidak. Kalau itu khusus militer,” katanya.
Di akhir penjelasannya, ia menilai pembekalan ini bisa menjadi modal keterampilan bagi masyarakat sipil di masa depan jika dihadapkan pada situasi darurat perang.
“Kalau ini pengenalan nih, suatu ketika nanti kita perang, rakyat dilibatkan, dia sudah terampil. Minimalnya seperti itu menurut saya. Ya oke-oke saja lah kalau saya,” tambahnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
