bukamata.id – Di tengah penurunan peringkat nasional dalam hal realisasi belanja, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menunjukkan performa yang solid. Dalam keterangan resmi Pemprov Jabar, para pejabat dan pakar menilai realisasi belanja dan pendapatan daerah hingga pertengahan tahun masih berada dalam jalur yang sehat dan aman.
Per 30 Juli 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat telah mencapai 38,79 persen. Angka ini melampaui rata-rata nasional yang tercatat di angka 31,8 persen. Tak hanya dari sisi pengeluaran, pendapatan daerah juga mencatat kinerja menggembirakan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jabar sudah terealisasi sebesar 44,72 persen dari target, lebih tinggi dari rerata nasional sebesar 43,62 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa keuangan daerah masih dalam kondisi kuat dan terkendali. “Jika ada yang menyebut belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar,” tegasnya.
Herman menjelaskan, kapasitas fiskal Jawa Barat pada APBD 2025 tercatat lebih dari Rp31 triliun. Nilai ini menjadikan Jabar sebagai salah satu provinsi dengan kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pertemuan terakhir menyebut Jabar menempati posisi ketiga secara nasional dalam realisasi belanja, di bawah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat.
“Pak Menteri menyampaikan Jawa Barat peringkat tiga nasional. Artinya, kita masih termasuk yang terbaik. Top markotop,” ungkap Herman.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar terus berkomitmen memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Pak Gubernur selalu mengingatkan agar belanja APBD memberi dampak langsung kepada masyarakat. Insyaallah, kami akan terus mengawal anggaran ini demi kesejahteraan rakyat,” kata Herman.
Pengelolaan Prudent, Percepatan Masih Dimungkinkan
Pandangan serupa datang dari kalangan akademisi. Ekonom Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai realisasi anggaran Jabar saat ini masih berada dalam koridor yang benar, walaupun ada penurunan persentase dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Saya melihat realisasi yang ada saat ini tetap on the right track meski di bawah persentase biasanya, karena soal realisasi belanja dan pendapatan memang harus dikelola dengan hati-hati,” ujar Acuviarta.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana, bukan semata-mata mengejar target belanja tinggi. Ia juga melihat adanya ruang untuk percepatan, baik dari sisi belanja maupun pendapatan, terutama setelah berbagai penyesuaian kebijakan fiskal dilakukan oleh Pemprov Jabar pada semester pertama tahun ini.
Ia menyoroti bahwa peningkatan signifikan pada sektor infrastruktur membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih lama dan kompleksitas tinggi, sehingga percepatan dalam proses pengadaan perlu menjadi perhatian serius.
“Dibutuhkan percepatan yang lebih agresif, terutama terkait proses lelang atau pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.
Sementara dari sisi penerimaan, Acuviarta menyarankan agar optimalisasi tidak hanya bertumpu pada pajak kendaraan bermotor (PKB), yang saat ini tengah diberi insentif pembebasan tunggakan. “Di luar PKB seperti pajak air permukaan, pajak bahan bakar minyak dan lain sebagainya bisa kita fokuskan realisasinya,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa implementasi Perpres No. 1 Tahun 2025 turut memengaruhi ritme belanja daerah, khususnya karena kebijakan tersebut mendorong efisiensi dan realokasi anggaran.
“Pak Gubernur KDM sudah melakukan pembaharuan terkait kebijakan fiskal dan politik anggaran, perlu kita sikapi secara positif dan saya melihat realisasi maupun implementasinya membutuhkan waktu transisi,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
