bukamata.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan unsur TNI dan Polri dalam pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk tahun ajaran 2025/2026 yang dimulai pada Senin, 14 Juli 2025. Kebijakan ini mendapat sorotan dari DPRD Jawa Barat, khususnya Wakil Ketua DPRD Ono Surono, yang menilai tidak ada koordinasi sebelumnya terkait keputusan tersebut.
Dalam pernyataannya melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya @ono_surono, yang dikutip Sabtu (12/7/2025), Ono menyampaikan bahwa pihak DPRD tidak mendapatkan informasi resmi mengenai keterlibatan aparat dalam kegiatan MPLS tingkat SMA, SMK, dan SLB di Jawa Barat.
“Merespons terkait rencana MPLS di Jabar untuk siswa SMA, SMK dan SLB akan melibatkan unsur TNI dan Polri, DPRD tidak diinformasikan, Komisi V pun tidak diinformasikan,” ujarnya.
Meski mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi, Ono menyatakan dukungannya terhadap pelibatan TNI dan Polri dalam MPLS. Ia menilai pendekatan ini lebih baik dibandingkan program siswa masuk barak militer yang sebelumnya sempat menuai kritik publik.
“Mudah-mudahan kegiatan itu untuk menghapus atau memutus program siswa masuk barak militer yang banyak menabrak peraturan perundang-undangan dan juga memakan biaya yang tinggi,” paparnya.
Ono menjelaskan bahwa kehadiran aparat dalam lingkungan sekolah sejatinya diperbolehkan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai sekolah khusus. Dalam aturan tersebut, selain guru formal, pihak sekolah juga dapat melibatkan tenaga pengajar nonformal.
“Apabila TNI-Polri masuk ke sekolah, tentunya ini sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur penyelenggaraan sekolah khusus. Di mana, bukan hanya guru formal yang bisa dihadirkan, tapi juga guru nonformal, bisa dari dokter, psikolog, aparat penegak hukum, TNI, Polri bahkan Kejaksaan,” jelasnya.
Namun demikian, Ono menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS sangat penting. Ia meminta Komisi V DPRD Jawa Barat, yang membidangi sektor pendidikan, untuk memastikan kegiatan pengenalan sekolah berjalan sesuai dengan pedoman dari Kementerian Pendidikan.
“Harus menghadirkan ramah anak, tidak berupa perpeloncoan, kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis,” tandasnya.
Dengan adanya pelibatan TNI dan Polri, pelaksanaan MPLS di Jawa Barat tahun ini menjadi sorotan publik dan diharapkan tetap menjunjung prinsip pendidikan yang aman, ramah, dan mendidik bagi seluruh peserta didik baru.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
