bukamata.id – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900.000 masih dinantikan para pekerja. Namun, hingga Minggu (15/11/2026), pemerintah memastikan bantuan untuk periode kuartal IV atau Oktober hingga Desember 2026 tersebut belum disalurkan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan, proses pencairan BSU masih berada dalam tahap administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan keterangan kepada ANTARA di Bandung, Sabtu (14/11/2026).
Ia meminta masyarakat, khususnya para pekerja yang menantikan bantuan tersebut, untuk bersabar karena pemerintah masih menyelesaikan tahapan administrasi sebelum dana disalurkan.
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli.
Dengan demikian, pekerja belum bisa memastikan tanggal pencairan BSU November 2026. Pemerintah masih perlu menuntaskan proses administratif sebelum bantuan dapat diberikan kepada para penerima yang memenuhi persyaratan.
Menaker Ingatkan Pekerja Waspada Penipuan BSU 2026
Selain menjelaskan perkembangan pencairan, Yassierli juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan program Bantuan Subsidi Upah.
Belakangan, informasi mengenai pencairan bantuan pemerintah kerap beredar melalui media sosial maupun pesan berantai. Kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
Karena itu, Menaker meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
Ia menegaskan, seluruh informasi mengenai jadwal pencairan, persyaratan, hingga mekanisme penyaluran BSU harus merujuk pada kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Masyarakat dapat memantau perkembangan bantuan melalui situs resmi BSU Kemnaker di alamat bsu.kemnaker.go.id.
BSU 2026 Rp900 Ribu untuk 13,3 Juta Pekerja
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Subsidi Upah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja dengan penghasilan tertentu.
Rencana pemberian BSU periode Oktober hingga Desember 2026 tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Dalam skema yang disiapkan, setiap pekerja yang memenuhi kriteria akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.
Dengan demikian, total bantuan yang diterima setiap penerima mencapai Rp900.000.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja sebagai penerima BSU 2026. Sementara kebutuhan anggaran untuk menjalankan program tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp12 triliun.
Mengenai mekanisme penyaluran, pemerintah mengharapkan bantuan dapat ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing penerima.
Airlangga menjelaskan, skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan perbankan dan memiliki rekening sendiri.
Pemerintah juga menyiapkan program pembukaan rekening gratis bagi 25,16 juta penduduk berusia minimal 17 tahun dari kelompok ekonomi desil satu hingga empat yang belum memiliki rekening bank.
“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Meski demikian, mekanisme transfer langsung tersebut masih merupakan skema yang diharapkan pemerintah. Kepastian teknis penyaluran BSU tetap menunggu pengumuman resmi.
Syarat Penerima BSU 2026 Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026
Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah berhak mendapatkan bantuan Rp900.000, pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut sejumlah persyaratan penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya sampai Agustus 2026.
- Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per bulan.
- Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- Tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Khusus mengenai batas penghasilan, terdapat penyesuaian bagi pekerja yang berdomisili di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Di daerah tersebut, batas upah calon penerima mengikuti besaran UMK yang berlaku dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, apabila suatu daerah tidak memiliki ketentuan UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai acuan perhitungan dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Persyaratan tersebut menjadi dasar untuk menentukan pekerja yang berhak memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah.
Cara Cek Informasi dan Pencairan BSU 2026
Sambil menunggu kepastian pencairan, pekerja dapat memantau perkembangan program melalui kanal resmi yang disediakan pemerintah.
Salah satunya dengan mengakses situs BSU Kemnaker melalui alamat berikut:
Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kementerian Ketenagakerjaan melalui nomor 1500 630 untuk memperoleh informasi terkait program bantuan tersebut.
Pekerja diimbau tidak sembarangan mengklik tautan yang dikirim melalui pesan WhatsApp, SMS, maupun media sosial dengan iming-iming pencairan BSU.
Hindari pula memberikan data pribadi, informasi rekening, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.
Dengan proses administrasi yang masih berlangsung di Kementerian Keuangan, jadwal pencairan BSU kuartal IV 2026 hingga kini belum diumumkan secara resmi.
Para pekerja diharapkan terus memantau informasi dari Kemnaker agar tidak tertinggal perkembangan terbaru mengenai bantuan Rp900.000 yang menjadi salah satu program dukungan pemerintah bagi pekerja tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
