bukamata.id – Kabar terbaru mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk periode kuartal IV tahun 2026 akhirnya menemui titik terang. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memastikan bahwa penyaluran dana bantuan bagi para pekerja tersebut hingga saat ini masih belum dilakukan karena sedang menjalani tahap verifikasi administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja,” kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026).
Berhubung proses birokrasi di Kemenkeu belum rampung sepenuhnya, Menaker mengimbau para calon penerima untuk tetap tenang dan tidak mudah tergiur oleh kabar simpang siur di media sosial. Ia menekankan agar publik senantiasa mewaspadai modus penipuan yang kerap mencatut nama program bantuan pemerintah.
Menurut Yassierli, satu-satunya rujukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya hanyalah kanal komunikasi maupun laman resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan.
“Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan,” katanya.
Program BSU kuartal IV 2026 sendiri dirancang pemerintah sebagai bantalan ekonomi bagi para pekerja untuk rentang waktu Oktober hingga Desember 2026. Setiap penerima yang lolos kriteria berhak mendapatkan dana tunai senilai Rp300 ribu per bulan yang dirapel sekaligus menjadi Rp900 ribu.
Kebijakan stimulus ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pemerintah mengalokasikan anggaran mendekati Rp12 triliun untuk menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja di seluruh Tanah Air.
Dalam teknis pencairannya nanti, dana bantuan tersebut ditargetkan langsung masuk ke rekening bank masing-masing pekerja. Skema transfer langsung ini selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tengah menggencarkan program pembuatan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia minimal 17 tahun dari kelompok masyarakat desil 1 hingga 4.
“Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening,” kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Payung hukum mengenai mekanisme penyaluran BSU ini pun telah resmi diundangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Merujuk pada beleid tersebut, terdapat beberapa syarat mutlak yang wajib dipenuhi calon penerima:
- Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Agustus 2026.
- Memiliki penghasilan atau gaji bulanan maksimal Rp3,5 juta.
Bagi pekerja yang berdomisili di wilayah dengan standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, maka ambang batas gaji akan menyesuaikan besaran UMK daerah tersebut dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Ketentuan pembulatan serupa juga berlaku mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi wilayah yang tidak menetapkan UMK.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
