Pemdaprov Jabar Raih Predikat Informatif, Wapres Harap Badan Publik Lebih Terbuka

bukamata.id – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 berlangsung di Instana Wakil Presiden Jakarta, pada Selasa (19/12/2023).

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, menerima langsung Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Dr. Donny Yoesgiantoro disaksikan oleh Wakil Presiden RI  KH. Ma’ruf Amin.

Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin dalam amanatnya menyampaikan bahwa badan publik yang informatif semakin meningkat, sejak 2008 hingga 2023.

“Berdasar laporan yang saya terima, tahun 2008, badan publik yang informatif adalah 15 badan publik, sedangkan  tahun 2023 sudah mencapai 139 badan publik. Ini peningkatan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir,” ujarnya.

Untuk itu, Wapres Ma’ruf Amin berharap, ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, bisa menjadi pendorong bagi badan publik untuk terus bertrnformasi menjadi labih terbuka, sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Ika Mardiah mengapresiasi kinerja badan publik di Jabar yang telah berupaya melayani informasi publik melalui berbagai media.

“Itu salah satu upaya kita untuk membuka banyak saluran informasi kepada publik untuk terus mendorong transparansi. Selain itu, dengan banyak saluran tersebut, informasi yang dibutuhkan publik juga bisa menjadi lebih cepat. Kecepatan badan publik untuk merespons informasi yang dibutuhkan, juga sangat penting,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat Doni Yusgiantoro dalam laporannya menyampaikan, pada 2023 dari 369 badan publik, 139 masuk kualifikasi informatif.

Namun meskipun masih banyak badan publik yang masih berkualifikasi tidak informatif, Doni menjelaskan bahwa 139 badan publik yang masuk kualifikasi informatif tersebut, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Dalam RPJMN kita menargetkan 90 badan publik yang masuk kualifikasi informatif, dan alhamdulillah tahun ini bahkan sebanyak 139 badan publik,” terangnya.