bukamata.id – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mendorong penerapan teknologi blockchain dalam tata kelola pemerintahan di 27 kabupaten dan kota di Jabar.
Menurutnya, selain memperkuat keamanan data, teknologi berbasis kriptografi ini juga dapat meningkatkan pelayanan publik secara keseluruhan.
“Ini adalah inisiatif kami untuk pemerintah kabupaten/kota di Jabar agar lebih percaya dalam menggunakan teknologi blockchain untuk mendukung keterbukaan, meningkatkan pelayanan publik, penyederhanaan perizinan, dan banyak lagi,” ujar Bey Machmudin usai membuka Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024 di Hotel Pullman, Kota Bandung, Rabu (6/11/2024).
Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, bekerja sama dengan Indonesia Blockchain Society, ini melibatkan seluruh pemerintah daerah di Jabar, serta perwakilan dari pemerintah pusat, BUMN, BUMD, pelaku industri, dan akademisi.
Tujuan utama forum ini adalah mengeksplorasi manfaat teknologi blockchain dan mendorong implementasinya sebagai solusi yang dapat memperkuat keamanan data serta meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan pelayanan publik.
Bey menjelaskan bahwa blockchain dapat diterapkan pada berbagai layanan publik, seperti pembayaran pajak, aplikasi Sapawarga, perizinan, hingga transparansi anggaran.
“Blockchain bisa diterapkan di semua layanan publik, karena sudah pasti aman, seperti data pensiun, transparansi anggaran, aplikasi **Sapawarga**, pembayaran pajak, dan lain-lain,” katanya.
Penerapan blockchain di pemerintahan Jawa Barat ini, menurut Bey, merupakan langkah untuk mengadopsi perkembangan teknologi digital, mengingat Jawa Barat selalu menjadi provinsi terdepan dalam inovasi digital.
“Jangan sampai ketinggalan dalam teknologi ini. Jawa Barat harus selalu terdepan dalam inovasi digital,” tegas Bey.
Meski teknologi blockchain sudah dikenal di Indonesia, implementasinya dalam sektor pemerintahan masih terbilang baru.
Oleh karena itu, melalui Local Government Blockchain Forum dan Festival 2024, Bey berharap agar para pemangku kebijakan di Jabar dapat lebih memahami potensi dan manfaat teknologi blockchain, serta segera menerapkannya dalam tata kelola pemerintahan.
“Walaupun blockchain ini sudah ada cukup lama, untuk pemerintahan masih terbilang baru. Yang penting, kepala daerah dan pejabat eselon II harus paham terlebih dahulu logika dan manfaatnya,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
